8:02 pm - Monday August 19, 2019

Banding, Distamben dan Pemkab Kukar Kembali Kalah Dari JATAM KALTIM

KEMBALI KALAH: Sidang di PTUN Samarinda kembali memenangkan JATAM KALTIM, Selasa (11/8/2015) lalu

PORTALBALIKPAPAN.COM – Meski telah banding ke PTUN, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara kembali harus menelan kekalahan menghadapi Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kaltim terkait sengketa informasi data tambang batu bara di Kutai Kartanegara, Selasa (11/8/2015) lalu.

Awalnya secara formil, pihak pengadilan menerima gugatan banding dari Pemkab Kukar, namun, keputusan yang dihasilkan tetap memutuskan keputusan sebelumnya yang intinnya bahwa Data dan Informasi Ijin Usaha Pertambangan (IUP) adalah data yang harus diberikan secara terbuka kepada siapapun yang memohon, termasuk kepada JATAM Kaltim yang diwakili oleh Divisi Hukum dan Advokasinya, Stefanus Doni.

Sekjen JATAM Kaltim, Seny Sebastian mengatakan, dokumen yang diminta adalah dokumen publik yang siapapun berhak untuk mendapatkannya yang berfungsi sebagai alat kontrol terhadap kegiatan di lapangan.

“Berdasarkan pasal 94 dalam UU 4/2009 tentang Minerba hingga pasal 13 (G) di Peraturan Komisi Informasi 1/2010, turunan UU 14/2008 tentang keterbukaan informasi publik. Semua regulasi itu menyebutkan, data izin tambang adalah dokumen yang bisa dibuka dan bisa diminta oleh siapapun,” kata Seny.

“Jika informasi tambang terbuka pada publik, akan mudah bagi warga untuk mengontrol beberapa kejahatan tambang seperti beroperasi diluar konsesi, kantor fiktif, praktik monopoli dan kartel, skandal pajak dan korupsi hingga kejahatan lingkungan. Terlebih, kegiatan pertambangan di wilayah Kukar kembali menelan korban jiwa di sebulu Modern 3 hari lalu,” lanjut Seny.

Lebih lanjut, Seny berharap, pihak Distamen Kukar berbesar hati dan memahami bahwa dokumen peizinan adalah dokumen publik yang wajib tersedia.

“Apapun langkah yang akan di ambil oleh Distamben Kukar selanjutnya kami akan ladeni, karena itu adalah hak hukum yang di milik,” katanya.

Pasca sidang banding ini, JATAM Kaltim meminta PJ Bupati Kukar untuk segera menyerahkan data IUP Tambang batubara se- Kutai Kartanegara.

“Pengelolaan data dan pelayanan keterbukaan informasi yang buruk dimasa bupati sebelumnya sebaiknya dikoreksi dan diperbaiki,” kata Seny.

“Jika instruksi atasan mereka salah dan melawan undang-undang keterbukaan informasi, mereka (bawahan) yang selama ini bolak-balik pengadilan bisa menolak kok, saya yakin di hati kecil dan nurani mereka bicara bahwa data tambang itu adalah data publik, bukan seperti keinginan atasan mereka yang asal menolak saja,” tutup Seny.

Dalam perjalanannya, ini adalah kekalahan kedua kali Pemerintah Kukar dan Distamben Kukar setelah sebelumnya juga diputuskan kalah di Pengadilan Komisi Informasi Publik. JATAM masih berharap Pemkab Kukar bertaubat dan segera menyerahkan Data. (*)

4,628 total views, 2 views today

Don't miss the stories followPortal Balikpapan and let's be smart!
Loading...
0/5 - 0
You need login to vote.
Filed in

Rayakan HUT RI, 3 RT di Sumber Rejo Siapkan Pertunjukan Operet

Pohon Rapuh Di Graha Indah Ancam Keselamatan Pengguna Jalan