PORTALBALIKPAPAN.COM – Politisi Gelora Kaltim, Syukri Wahid, angkat bicara terkait isu soal rencana dikembalikannya Ibu Kota di Jakarta. Hal itu dinilai mengecewakan masyarakat Kaltim.
Sebab, lanjut Syukri, Kalimantan Timur selalu menjadi penyumbang pendapatan Devisa Negara dalam postur APBN, sebesar Rp 520-an trilun. Hal itu ditegaskan Syukri Wahid saat Diskusi bersama para wartawan Balikpapan terkait IKN dan Kesiapan Balikpapan. Jumpa pers dilakukan di Balikpapan Baru, Kamis (30/11/2023).
“Kaltim itu termasuk penyumbang tertinggi ekspor RI ke luar negeri. Tapi berapa Belanja APBN yang kembali ke Kaltim. Paling hanya sekitar Rp 30-an triliun. Itu pun masih harus dibagi ke 10 kabupaten/kota se-Kaltim,” jelas Syukri.
Meski begitu masyarakat Kaltim legowo, tidak neko-neko meminta yang aneh-aneh. Padahal, menurut Syukri, secara tidak langsung uang dari Kaltim juga ikut menafkahi Kabupaten kota se-Indonesia. Misalnya lewat belanja transfer pusat ke daerah melalui dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan lainnya.
“Rakyat Kaltim kalau soal ikhlas sudah khatam. Pulau Jawa dan Sumatera sudah merasakan koneksi jalan tol ujung ke ujung, apalagi Jawa. Atas nama jumlah penduduk terbesar, infrastruktur banyak, jalan tol lebih banyak lagi. Tapi di Kaltim, infrastrukturnya jauh dari kata laik dan mumpuni,” ujar Syukri.
Syukri membandingkan antara Papua, Aceh dan Kaltim.
Ia menjelaskan pemerintah mampu berdamai dengan Papua lewat UU Otsus Papua. Yakni dengan memberikan besaran dana ke Papua secara langsung yang satu pulau Papua penduduknya hanya 4 juta. Itu sama seperti satu propinsi Kaltim yang kurang lebih penduduknya hampir 4 jutaan.
Aceh, lanjut Syukri, juga ada UU khususnya. Bahkan ada partai Lokal disana dan hak istimewa lainnya.
“Lah masa sih Kaltim tidak boleh merasakan haknya yang sekian lama terbengkalai? Lewat propinsi dan kota penghasil minyak bumi untuk merevisi UU No 33 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Saat kita minta dinaikkan jatah daerah, tapi tak kunjung dipenuhi. Kenapa?” tanya Syukri.
Karena, jawab Syukri, “Warga Kaltim secara khusus, dan warga Kalimantan umumnya rela berkorban memandang kebutuhan Indonesia. Tidak pernah ada demo tuntut mau sparatis, mau anarkis, tidak pernah ada. Kita ini sudah sangat bersyukur sejak IKN ditetapkan di Kaltim,” ujar, Caleg Gelora dapil Balikpapan, nomor 1, ini.
“Untuk itu, jangan lagi, setelah UU IKN sudah disahkan, pembangunan mulai berjalan. Kok mau balik badan? Mau buat mangkrak. Ingat dampak ekonomi sejak IKN, kota-kota sekitarnya mulai mendapatkan multiplayer efek. Lalu kok mau di cut, berapa UMKM bergeliat tumbuh disini dengan adanya IKN. Kasihanilah mereka. Kaltim sudah banyak mengalah. IKN jangan sampai dibatalkan,” tegasnya.
Menurutnya, mencuatnya opini kalau pemerataan pembangunan bukan dengan membangun hutan, itu salah tafsir. Pemerataan itu berproses. Tidak bisa ujug-ujug. Ketika IKN dibangun, otomatis kota-kota di sekitarnya akan ikut menggeliat.
“Sama seperti dulu di Jakarta, apa iya Kota Bekasi, Depok, Tangerang, kota-kota penyangga itu langsung berkembang. Kan enggak. Semua berproses, prosesnya pun cepat karena konsekuensi pertumbuhan ibu kota,” jelasnya. Perkembangan itu kelak akan mengular kemana-mana.
Kalau saat mulai IKN, kota penyangganya yang berbenah, berkembang, lama-lama daerah di Kaltim lain ikut berkembang. Begitu pula daerah Kalimantan lainnya. “Kepindahan IKN ini yang dimaksud pemeriataan pembangunan. Tidak sentral di Pulau Jawa,” tegasnya.
Syukri meminta agar kota penyangga, khususnya Balikpapan benar-benar menyiapkan segala sesuatunya untuk mengikuti perkembangan IKN. “Mulai infratrutur, jalan baru untuk atas kemacetan, transportasi terintegrasi, kebutuhan pangan, dan kesiapan lainnya,” tegas Syukri.
Untuk itu, ia juga meminta masyarakat Kaltim dan para wartawan mendukung penuh progam strategis nasional, seperti pembangunan IKN saat ini. “Jangan sampai IKN digagalkan, kita harus perjuangkan agar IKN terelisasi,” ujarnya. (yst)
