PORTALBALIKPAPAN.COM – Komisi III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) telah melakukan pertemuan dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kaltim. Mereka membahas upaya perbaikan infrastruktur jalan yang rusak di Kaltim.
Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Veridiana Huraq Wang mengungkapkan banyak ruas jalan provinsi di Kaltim yang masih mengalami kerusakan berada di bawah kewenangan pemerintah pusat.
Untuk mengatasi permasalahan ini, pihaknya terus berupaya agar ruas jalan itu dapat diangkat menjadi jalan nasional.
Hal itu diharap bisa mendapat alokasi anggaran yang lebih besar dan perbaikan infrastruktur yang lebih cepat. “Kami tetap selalu memperjuangkan bagaimana infrastruktur di Kaltim bisa terbangun dengan baik. Kami berharap banyak anggaran dari pemerintah pusat turun di Kaltim pada 2024. Apalagi, Kaltim menjadi Ibu Kota Negara (IKN) ke depan,” tutur Veridiana di Gedung E DPRD Kaltim, beberapa waktu lalu.
Menurutnya, masih ada sekitar 1.500 kilometer jalan provinsi di Kaltim yang mengalami kerusakan, dan rencananya akan diperbaiki dengan dana Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) 2023. Dana yang akan digelontarkan sebesar Rp2 triliun.
Sejumlah wilayah yang menjadi prioritas perbaikan meliputi Kutai Barat, Mahakam Ulu, dan beberapa kabupaten lainnya.
Selain itu, terdapat alokasi dana sebesar Rp8 triliun untuk pembangunan jalan di wilayah IKN Nusantara. Veridiana juga mengkritik lambatnya penanganan jalan longsor di Jalan Anggana Samarinda, yang baru dimulai setelah satu tahun terjadi.
Ia memperingatkan akan pentingnya penanganan yang cepat dan tepat untuk mencegah kerugian lebih lanjut kepada warga yang terdampak.
“Kalau saya melihat itu, warga terdampak longsor di Jalan Anggana Samarinda sangat membutuhkan penanganan cepat,” katanya. (Adv/ Lrs)
