PORTALBALIKPAPAN.COM – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Sarkowi V. Zahry, menilai kolaborasi dengan influencer media sosial sebagai strategi pemasaran patut dipertimbangkan.
Namun, efektivitasnya tidak bisa dinilai secara instan.
Menurutnya, influencer hanyalah salah satu sarana, sementara keberhasilan program harus dibuktikan melalui pengukuran yang objektif.
Sarkowi menjelaskan bahwa evaluasi baru dapat dilakukan setelah sebuah program dijalankan. Ia menilai tidak tepat jika sebuah kebijakan langsung dikritik sebelum menghasilkan data.
“Kalau belum pernah dicoba, tentu belum bisa dievaluasi,” ujarnya di Samarinda, Kamis. Ia mendorong agar penggunaan influencer dilakukan secara selektif dan terencana.
Setelah program berjalan, hasilnya perlu dibandingkan dengan kondisi sebelumnya, terutama dalam hal jangkauan promosi dan dampak terhadap sektor yang dipasarkan.
“Pengukurannya bisa dilihat secara historis, sebelum dan sesudah menggunakan influencer atau media sosial secara masif,” kata Sarkowi.
Menurutnya, jika tidak terlihat perbedaan yang signifikan, maka strategi tersebut bisa dianggap kurang efektif. Sebaliknya, jika terdapat peningkatan yang nyata, maka kolaborasi tersebut layak dilanjutkan atau dikembangkan.
Ia menilai pendekatan berbasis data jauh lebih sehat dibanding penilaian yang didasarkan pada selera pribadi atau kepentingan tertentu.
Sarkowi juga menyinggung berbagai kendala yang kerap muncul dalam pelaksanaan program pembangunan, seperti persoalan keamanan, infrastruktur, maupun fasilitas pendukung.
Ia menilai kendala adalah hal yang wajar, namun yang terpenting adalah adanya kemauan untuk menyelesaikannya.
“Semua program pasti punya tantangan, tinggal bagaimana cara menyikapinya,” ujarnya.
Lebih lanjut, Sarkowi menegaskan dirinya tidak ingin menarik kesimpulan berdasarkan asumsi. Evaluasi menyeluruh, kata dia, baru bisa dilakukan di akhir tahun dengan melihat data yang tersedia.
Dalam konteks itu, LKPJ Gubernur menjadi instrumen penting untuk menilai kinerja masing-masing organisasi perangkat daerah.
Melalui LKPJ, DPRD dapat melihat secara objektif capaian program, sekaligus menilai mana kinerja yang sudah baik dan mana yang masih perlu perbaikan.
“Semoga dengan evaluasi berbasis data, setiap kebijakan dapat diarahkan agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” papar Sarkowi. (ADV/ Hpn)
