PORTALBALIKPAPAN.COM – Anggota DPRD Kaltim Agus Aras mengatakan, saat ini kebutuhan fasilitas pendidikan menengah di Kalimantan Timur terus meningkat.
Ia menilai ketimpangan akses pendidikan tingkat SMA di sejumlah wilayah Kalimantan Timur kembali mencuat sebagai persoalan serius yang tidak bisa lagi dipandang sebagai masalah administratif.
Kondisi ini sudah memasuki fase kritis, terutama bagi ribuan pelajar di Kutai Kartanegara yang harus menempuh perjalanan jauh setiap hari hanya untuk bisa bersekolah.
Pihaknya pun mendesak pembangunan infrastruktur di bidang pendidikan ini.
Ia mengungkap, ada tiga sekolah di Kaltim yang bakal masuk daftar prioritas pembangunan pada tahun 2026. Yakni di dua daerah, SMA Negeri 16 Berau, SMA Negeri 3 Sangatta Utara di Kutai Timur dan SMA Negeri 2 Sangatta Selatan.
Agus mengingatkan pembangunan SMA Negeri 16 sangat mendesak, mengingat kebutuhan masyarakat terhadap akses pendidikan menengah di wilayah tersebut terus tumbuh.
“Kita melihat langsung tingginya kebutuhan masyarakat. Kehadiran SMA Negeri 16 sangat diperlukan,” tegasnya, tadi siang.
Selain di Berau, Politisi Demokrat itu juga menyoroti kebutuhan fasilitas pendidikan di Kutai Timur.
Ia menyampaikan, SMA Negeri 3 Sangatta Utara telah diusulkan memperoleh Unit Sekolah Baru (USB) untuk menambah daya tampung siswa yang setiap tahun semakin meningkat.
Kemudian, lanjut Agus, ada SMA Negeri 2 Sangatta Selatan juga masuk daftar prioritas pembangunan.
“Sekolah tersebut dinilai membutuhkan peningkatan fasilitas guna menunjang kapasitas pendidikan menengah di kawasan Sangatta. Tahun 2026 harus segera dibangun,” tuturnya.
Menurut Agus, pemerintah kabupaten Kutim telah menyiapkan lahan untuk mendukung proses pembangunan sekolah tersebut.
Dengan kesiapan tersebut, dirinya berharaprealisasi program dapat berjalan tanpa hambatan. “Kita berharap pembangunan ini segera terlaksana demi peningkatan kualitas pendidikan,” kata Agus Aras.
Sebelumnya di Kabupaten Kutai Kartanegara, sedikitnya empat kecamatan, yakni Muara Wis, Muara Muntai, Marangkayu, dan Kota Bangun, hingga kini belum memiliki bangunan SMA.
Situasi ini membuat pelajar harus berpindah kecamatan, menempuh puluhan kilometer perjalanan, dan melewati jalur air ataupun darat hanya untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar.
“Ini bukan hal baru kami sudah mendengar persoalan ini sejak lama namun kemampuan fiskal daerah sangat berpengaruh” tegas Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, dr Andi Satya Adi Saputra.
Menurutnya persoalan ini tidak bisa terus-menerus dibatasi oleh alasan keterbatasan anggaran, apalagi kini dampaknya semakin nyata terhadap masa depan generasi muda.
Terutama bagi mereka yang tinggal di wilayah terpencil dan tidak tersentuh pembangunan pendidikan menengah.
“Ini bukan sekedar pembangunan fisik, namun menyangkut masa depan generasi akses pendidikan pemerataan layanan publik dan kualitas sumber daya manusia” ujar Andi Satya.
Pemotongan anggaran dari pemerintah pusat menjadi salah satu penyebab lambatnya realisasi pembangunan sekolah baru.
Namun DPRD menilai bahwa sekalipun ruang fiskal tertekan, Pemerintah Provinsi Kaltim tetap harus menempatkan pendidikan sebagai kebutuhan mendesak, bukan pilihan yang dapat ditunda.
Andi Satya menilai ketimpangan akses pendidikan ancaman jangka panjang yang akan memperlebar jurang kualitas SDM antarwilayah di Kaltim. (ADV/ Hpn)
