PORTALBALIKPAPAN.COM – Di usia Kaltim, yang telah menginjak 66 tahun, di zaman serba modern ini, banyak hal dituntut untuk terintegrasi dengan internet.
Dari soal pekerjaan, belajar-mengajar, transaksi keuangan dan masih banyak lagi. Semua tidak lepas dari akses internet.
Selain itu, penggunaan kendaraan berbahan bakar minyak (BBM) juga melekat pada kehidupan sehari-hari di masyarakat untuk mempermudah akses menuju tempat tujuan.
Namun, ternyata tidak semua wilayah dapat dengan mudah menjangkau layanan internet dan BBM. Wilayah yang sering kali kesulitan mendapatkannya yaitu wilayah pedesaan.
Terutama di wilayah nelayan yang tergolong sebagai 3T atau kawasan terdepan, terluar, tertinggal. Di sana, akses ke SPBU sangat terbatas, bahkan nyaris tidak ada.
Hal itu menimbulkan keprihatinan banyak pihak, salah satunya Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Sutomo Jabir.
Ia mengungkap, keterbatasan sarana dan pra sarana ini menyebabkan kendala serius dalam pemenuhan BBM bagi nelayan. Ketersediaan BBM yang terbatas dapat mengakibatkan harga yang tinggi dan akses yang sulit.
Untuk itu, ia mendorong pemerintah agar segera melakukan pemerataan akses internet dan penyaluran BBM di berbagai pelosok wilayah di Kaltim.
Jabir menyebutkan Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim terbilang besar. Karena itu, ia yakin pemerintah dapat merealisasikan pemerataan tersebut walau memerlukan waktu.
“Apalagi APBD kita lumayan tinggi, kita minta supaya pengelolaan betul-betul dilakukan. Dan bisa bermanfaat dengan baik,” papar Jabir, di Gedung B Kantor DPRD Kaltim, belum lama ini.
Politisi PKB ini mengatakan tak semuanya adalah wewenang Pemerintah Provinsi Kaltim. Misalnya, untuk jaringan internet yang berwenang adalah Telkom.
Sehingga, untuk mengatasi masalah ini diperlukan kerja sama antara pihak terkait, termasuk Pertamina, PLN, dan Telkom.
“Dengan koordinasi yang baik, diharapkan masalah ketersediaan BBM dan akses internet di wilayah pedesaan dapat teratasi dengan lebih baik,” ujarnya. (Adv/ Lrs)
