PORTALBALIKPAPAN.COM – Anggota DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, memberikan pandangan kritis terhadap keputusan pemerintah yang menghapus Ujian Nasional (UN) di Indonesia.
Menurut Darlis, meskipun kebijakan tersebut memiliki alasan tersendiri, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan terkait kesiapan pendidikan di berbagai daerah, yang sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lainnya.
“Ujian nasional ditiadakan. Sebetulnya ada kurang lebihnya. Kesiapan proses pendidikan, infrastruktur, kondisi, dari Sabang sampai Merauke berbeda, sehingga kalau ujian mau disamakan pasti kan ada kendalanya,” ujarnya.
Darlis menekankan bahwa kesenjangan antara daerah yang satu dengan lainnya dalam hal kualitas pendidikan sangat terasa, sehingga upaya untuk menyamakan ujian nasional di seluruh Indonesia dinilai tidak adil.
Lebih lanjut, Darlis mengungkapkan bahwa pemerintah harus lebih memperhatikan perbedaan yang ada antar daerah, baik dari sisi infrastruktur, kualitas pengajaran, hingga fasilitas pendidikan.
“Pemerintah harus melihat antara satu daerah dengan lainnya itu berbeda, sehingga ketika ujian disamakan, itu tidak adil juga,” katanya.
Ia juga menyadari bahwa meski kualitas pendidikan harus dipertahankan secara nasional, pemerintah perlu mencari solusi agar pemerataan kualitas pengajaran dapat tercapai.
“Walaupun kementerian juga harus mempertahankan kualitas pendidikan kita secara nasional, itu bisa tercapai. Sehingga UN, kalau mau dipertahankan dengan pola lama, yang harus dikejar itu supaya kualitas pengajaran minimal mendekati sama, sehingga kualitas bisa menyamai,” ujarnya.
Namun, ia menegaskan bahwa perbedaan kualitas pendidikan antar daerah, bahkan antar kabupaten, tetap menjadi tantangan utama. “Jangankan antar provinsi, beda kabupaten aja beda kualitas pengajarannya, sehingga kualitas lulusan berbeda,” pungkas Darlis. (ADV/ Hpn)
