PORTALBALIKPAPAN.COM, Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang.
Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 yang digelar pada Kamis, 19 November 2026.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Seluruh fraksi di DPR menyatakan setuju secara bulat setelah Puan menanyakan persetujuan forum.
Dengan ketukan palu, RUU yang sudah 18 tahun mangkrak sejak pertama kali digulirkan pada 2008 akhirnya menjadi undang-undang. Penyelesaian ini juga lebih cepat dari target semula yang dijadwalkan selesai pada 15 Desember 2026.
Sehari sebelumnya, pada Rabu 18 November, Komisi III DPR bersama pemerintah telah menyepakati keputusan tingkat I dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Seluruh fraksi setuju tanpa catatan agar RUU tersebut dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan.
Sebagai infornasi, RUU Perampasan Aset mengatur mekanisme hukum untuk merampas aset yang diduga berasal dari hasil tindak pidana, terutama korupsi, narkotika, terorisme, perdagangan orang, penipuan berskala besar, dan kejahatan lain yang merugikan negara atau masyarakat.
Salah satu poin pentingnya adalah perampasan dapat dilakukan tanpa harus menunggu putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap dalam kondisi tertentu, agar aset tidak sempat dialihkan atau disembunyikan pelaku.
Tujuan utama undang-undang ini adalah mempercepat pemulihan kerugian negara dan korban, sekaligus memperkuat efek jera. UU ini juga mengatur pembentukan badan pengelola aset rampasan serta memberikan perlindungan terhadap hak pihak ketiga yang beritikad baik.
Dengan disahkannya RUU ini, Indonesia memiliki landasan hukum yang lebih kuat untuk menindak aset hasil kejahatan secara lebih efektif.
(*/ihj)













