PORTALBALIKPAPAN.COM – Menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yang semakin dekat, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Abdulloh, mengingatkan pentingnya netralitas bagi aparat negara, terutama TNI, Polri, dan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Menurutnya, meskipun mereka berperan dalam pemerintahan, tanggung jawab mereka harus dijalankan tanpa terlibat dalam urusan politik. Abdulloh menyatakan bahwa netralitas adalah prinsip yang wajib dijaga demi menjaga kepercayaan publik dan integritas pemerintah.
Abdulloh menegaskan bahwa komitmen terhadap netralitas ini adalah bagian dari etika profesional yang diatur dalam undang-undang, khususnya bagi ASN.
“TNI, Polri, dan ASN harus netral, tidak boleh berafiliasi atau mendukung pihak manapun dalam ranah politik. Walaupun mereka berada di dalam struktur pemerintahan, tugas utamanya adalah menjalankan fungsi pemerintahan dengan sebaik-baiknya, tanpa melibatkan kepentingan politik,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa keterlibatan aparat negara dalam politik dapat berakibat buruk, baik bagi institusi mereka sendiri maupun bagi masyarakat.
Abdulloh mengingatkan bahwa prinsip ini harus dipegang teguh, karena dampak dari pelanggaran netralitas akan mempengaruhi kredibilitas pemerintah secara keseluruhan.
“Keterlibatan politik oleh TNI, Polri, dan ASN dapat merusak kredibilitas pemerintah. Mereka harus fokus pada tugas pelayanan publik yang bersifat netral, tidak berpihak, serta menjaga stabilitas dan keamanan negara, terutama saat menghadapi tahun-tahun politik,” tambahnya.
Lebih jauh, Abdulloh menekankan bahwa semua aparat negara harus menjaga kedisiplinan dalam menjauhi pengaruh politik, agar tidak terjadi konflik kepentingan yang bisa merugikan masyarakat luas.
“Jangan sampai mereka terbawa arus politik, karena hal itu bisa menimbulkan konflik kepentingan dan merugikan masyarakat luas,” tegasnya.
Menurut Abdulloh, aparat negara memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas nasional, terlebih di tahun-tahun yang penuh dinamika politik.
Selain itu, Abdulloh menjelaskan bahwa DPRD Kalimantan Timur berkomitmen untuk terus mendukung dan memantau pelaksanaan tugas seluruh elemen pemerintahan agar tetap sesuai dengan aturan yang berlaku.
Ia menilai bahwa tanggung jawab menjaga netralitas bukan hanya pada tingkat individu, tetapi juga harus didukung oleh semua pihak, termasuk lembaga-lembaga terkait.
“Komitmen ini harus kita jaga bersama, terutama di tahun politik ini. Semua pihak, termasuk TNI, Polri, dan ASN, harus menjadi contoh dalam penegakan demokrasi yang sehat dan berintegritas,” ujarnya.
Abdulloh juga menegaskan bahwa pentingnya netralitas ini selaras dengan semangat menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari intervensi politik.
Menurutnya, lembaga-lembaga yang memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan dan kestabilan negara harus benar-benar fokus pada fungsi tersebut, bukan pada kepentingan politik yang justru bisa mengganggu stabilitas.
Pernyataan Abdulloh ini sekaligus menunjukkan bahwa pemerintahan yang bersih dan kredibel dapat terwujud jika aparat negara mampu menjaga jarak dari pengaruh politik. (ADV/ Hpn)
