PORTALBALIKPAPAN.COM, Samarinda – Setelah menggelar aksi damai di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur pada Senin (20/5/2025), perwakilan Aliansi Mitra Kaltim Bersatu (AMKB) akhirnya mendapatkan kesempatan audiensi resmi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Aksi yang berlangsung tertib ini ditutup dengan mediasi antara massa aksi dan pihak pemerintah di ruang Ruhui Rahayu.
Audiensi tersebut dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, bersama perwakilan dari Dinas Perhubungan, Badan Kesbangpol, Satpol PP, Polresta Samarinda, serta dua aplikator besar, Grab dan Gojek. Sementara itu, ketidakhadiran aplikator Maxim tanpa alasan jelas menjadi perhatian khusus dalam pembahasan.
Dalam forum tersebut, perwakilan AMKB menyampaikan berbagai keluhan seputar kondisi kerja para mitra pengemudi transportasi online. Mereka menyoroti rendahnya tarif dasar, program promosi yang dianggap merugikan mitra, hingga minimnya perlindungan hukum dari aplikator.
“Kami sudah berulang kali dimediasi, tapi aplikator tetap mengabaikan. Kami mohon Pemerintah bertindak tegas,” tegas Lukman, juru bicara AMKB, dalam pertemuan tersebut.
Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur Seno Aji menyatakan dukungan terhadap aspirasi yang disampaikan. Ia menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mengambil langkah nyata dalam melindungi pekerja digital.
“Kami akan kirim surat resmi ke Kementerian Perhubungan RI. Jika aplikator tidak mematuhi regulasi daerah, kami tak segan hentikan operasional mereka di Kalimantan Timur,” ujarnya.
Seno juga menyebutkan bahwa draf tuntutan dari AMKB akan ditandatangani langsung oleh pihak pemerintah sebagai bentuk komitmen dan legitimasi.
Bahkan, ia menyatakan kesiapan Pemprov Kaltim untuk membantu fasilitasi keberangkatan perwakilan AMKB ke Jakarta agar tuntutan mereka dapat disampaikan langsung ke pemerintah pusat.
Ketidakhadiran Maxim dalam audiensi turut disorot oleh Seno. Ia menegaskan bahwa sikap abai terhadap forum resmi tidak bisa ditoleransi, dan pemerintah dapat merekomendasikan sanksi penghentian operasional jika pelanggaran serupa terus terulang.
Pertemuan berlangsung lebih dari satu jam dan ditutup sekitar pukul 12.30 Wita. Usai audiensi, Wakil Gubernur menyempatkan diri menemui massa aksi di halaman kantor gubernur untuk menyampaikan langsung hasil pertemuan.
“Kita tidak ingin para pekerja digital di Kaltim terus menjadi korban sistem. Kami akan perjuangkan ini,” ucapnya lantang di hadapan peserta aksi.
Pernyataan tersebut disambut antusias dengan tepuk tangan dan sorakan dukungan dari massa, sebelum akhirnya mereka membubarkan diri dengan tertib.
Aksi damai ini menjadi momentum penting bagi para pengemudi transportasi online di Kalimantan Timur dalam memperjuangkan hak-haknya.
AMKB berharap komitmen yang telah disampaikan pemerintah daerah dapat diwujudkan dalam kebijakan nyata. Mereka juga menyerukan agar seluruh mitra pengemudi di Indonesia terus menjaga solidaritas dan memperjuangkan hak secara damai dan konstitusional. (ih/set/pf)
