PORTALBALIKPAPAN.COM – Struktur fiskal Kaltim untuk tahun anggaran 2026 dipastikan mengalami tekanan berat. Ini terjadi setelah Pemerintah Provinsi Kaltim menetapkan total APBD sebesar Rp15,15 triliun.
Penetapan APBD diputuskan dalam penyampaian Nota Penjelasan Keuangan pada Rapat Paripurna ke-44 DPRD Kaltim di Gedung B DPRD Kaltim, pada Sabtu (29/11/2025).
Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, mengatakan penurunan drastis pada sisi pendapatan membuat ruang belanja semakin terbatas.
Sehingga keputusan terkait program yang dipertahankan atau dirasionalisasi menjadi sangat menentukan arah pembangunan Kaltim pada tahun mendatang.
“APBD kita turun menjadi Rp15,15 triliun dan soal belanja apa saja yang bisa diturunkan atau dihilangkan itu sepenuhnya harus dijelaskan pemerintah. Sebab, mereka yang memahami detil program di setiap SKPD dengan rujukan KUA-PPAS,” jelas Hasanuddin Mas’ud.
Ia menerangkan, tekanan fiskal tahun 2026 terlihat jelas dari jatuhnya Pendapatan Transfer Pusat (PTP) dari Rp9,33 triliun menjadi Rp3,13 triliun atau turun Rp6,19 triliun.
Hal ini diperparah anjloknya Dana Bagi Hasil (DBH) dari Rp6,06 triliun pada 2025 menjadi Rp1,62 triliun pada 2026, sehingga ruang fiskal tergerus hingga hampir 66 persen.
“Dalam posisi pendapatan yang tertekan seperti ini, belanja prioritas seperti pendidikan kesehatan dan infrastruktur dasar hampir pasti tidak bisa disentuh. Di sisi lain program nonprioritas perlu dirasionalisasi menunggu kejelasan dari pemerintah” ujar pria yang karib disapa Hamas, ini.
Dalam pemaparannya Ketua DPRD menjelaskan, struktur belanja tahun depan mencakup belanja operasional Rp8,16 triliun, belanja transfer Rp5,89 triliun.
Selain itu belanja modal hanya Rp1,06 triliun yang mencerminkan ruang pembangunan fisik yang sangat terbatas. Setelah dibagi ke kabupaten dan kota sekitar Rp5 triliun ruang fiskal yang benar-benar bisa digunakan hanya sekitar Rp3 sampai Rp4 triliun.
“Sehingga program yang dipilih harus sangat fokus dan realistis” tandas Hasanuddin.
Meski begitu bantuan keuangan ke kabupaten dan kota tetap ada namun tidak akan besar karena kapasitas fiskal provinsi sedang sangat ketat.
Sehingga, kata Hamas, pemerintah daerah harus berhati-hati dalam menunggu finalisasi anggaran.
Dalam sesi penyampaian nota ini Ketua DPRD juga sekaligus memaparkan gambaran lengkap RAPBD 2026, yang memuat pendapatan daerah sebesar Rp14,25 triliun.
Ini terdiri dari PAD Rp10,75 triliun pendapatan transfer Rp3,13 triliun dan lain-lain pendapatan sah Rp362,03 miliar.
Adapun total belanja tetap Rp15,15 triliun, yang mencakup belanja operasional Rp8,16 triliun, belanja modal Rp1,06 triliun, belanja tidak terduga Rp33,93 miliar.
Serta belanja transfer Rp5,89 triliun, dan rencana penerimaan pembiayaan sebesar Rp900 miliar untuk menjaga keseimbangan fiskal.
Penjelasan ini disampaikan sebagai edukasi publik bahwa penyusunan APBD bukan hanya soal angka, tetapi keputusan strategis soal prioritas pembangunan yang harus disesuaikan kemampuan fiskal, demi menjaga keberlanjutan pelayanan publik di Kaltim. (ADV/ Lrs)
