PORTALBALIKPAPAN.COM – Kebiasaan melontarkan kata-kata kasar kepada orang lain, termasuk menyebut sesama dengan istilah binatang seperti “anjing”, tidak lagi dapat dianggap sebagai candaan ringan. Mulai awal 2026, perilaku tersebut berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum.
Ketentuan ini seiring dengan diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang akan efektif mulai 2 Januari 2026. Dalam regulasi tersebut, ucapan bernada penghinaan dikategorikan sebagai penghinaan ringan.
Sebelumnya, ketentuan mengenai penghinaan telah diatur dalam Pasal 315 KUHP, yang menyebutkan bahwa setiap penghinaan yang dilakukan secara sengaja, baik secara lisan maupun tulisan, di muka umum atau secara langsung kepada orang yang bersangkutan, dapat dikenai pidana penjara atau denda.
Dalam KUHP terbaru, ketentuan tersebut diperbarui melalui Pasal 436. Pasal ini mengatur bahwa perbuatan menghina yang tidak termasuk pencemaran nama baik, baik dilakukan secara langsung maupun di depan umum, dapat dipidana sebagai penghinaan ringan.
Sanksi yang diatur berupa pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II, yakni sekitar Rp10 juta. Pasal 436 tersebut akan mulai berlaku bersamaan dengan penerapan KUHP baru pada 2 Januari 2026.
Pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menegaskan bahwa ujaran yang merendahkan martabat manusia tidak dapat dibenarkan, meskipun disampaikan dalam konteks bercanda atau emosi.
“Hidup ini ada etikanya. Tidak boleh berkata seenaknya, apalagi dalam kemarahan. Menyebut manusia dengan istilah binatang seperti ‘anjing’ itu jelas tidak pantas,” ujar Fickar, dikutip dari unggahan Instagram @creativox, Selasa (23/12/2025).
Senada dengan itu, pakar hukum pidana Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Dr. Muchamad Iksan, mengatakan bahwa dalam KUHP baru, pelaku penghinaan ringan terancam pidana penjara maksimal enam bulan atau denda hingga Rp10 juta.
Namun, Iksan menekankan bahwa penghinaan ringan merupakan delik aduan, sehingga proses hukum hanya dapat berjalan apabila pihak yang merasa dirugikan mengajukan laporan kepada aparat penegak hukum.
“Tanpa adanya pengaduan dari korban, perkara tersebut tidak bisa diproses. Pengaduan pun harus disertai bukti, seperti rekaman, tangkapan layar, atau keterangan saksi,” jelasnya.
Sementara itu, data Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Bareskrim Polri mencatat bahwa sepanjang Januari hingga Juli 2025 terdapat 536 laporan kasus penghinaan. Sebagian besar laporan dipicu oleh kesalahpahaman, dengan persentase mencapai 23,88 persen.
Wilayah dengan jumlah laporan terbanyak tercatat di Polda Sumatera Utara, yakni 142 kasus. Puncak penanganan perkara terjadi pada Maret 2025, dengan 94 kasus tercatat dalam satu bulan.
Pada pekan pertama Juli 2025 saja, kepolisian menerima 21 laporan kasus penghinaan, dengan rata-rata tiga laporan per hari. Dari jumlah tersebut, 36 orang dilaporkan sebagai terduga pelaku, sementara 23 orang tercatat sebagai pelapor atau korban.
Penerapan KUHP baru ini diharapkan dapat menjadi pengingat bagi masyarakat bahwa kebebasan berekspresi memiliki batas, khususnya ketika ucapan berpotensi merendahkan martabat orang lain. (*/imam)
