PORTALBALIKPAPAN.COM – Permasalahan banjir di Kota Samarinda kembali menjadi perhatian serius Komisi IV DPRD Kalimantan Timur.
Meskipun pemerintah kota telah melanjutkan berbagai proyek perbaikan drainase, persoalan banjir dinilai masih jauh dari tuntas dan membutuhkan tambahan dukungan anggaran.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Fuad Fakhruddin, menyampaikan bahwa laporan dan keluhan masyarakat terkait banjir masih terus masuk hingga saat ini.
Ia menilai, beberapa titik banjir memerlukan penanganan menyeluruh karena kondisi yang terjadi tidak hanya terkait saluran air, tetapi juga faktor infrastruktur dan tata ruang.
“Perbaikan memang sudah berjalan, tetapi proses ini membutuhkan waktu dan dukungan anggaran yang memadai,” ujarnya di Samarinda, beberapa waktu lalu.
Fuad mendorong pemerintah daerah terutama Pemprov Kaltim untuk mempertimbangkan penambahan alokasi khusus penanganan banjir.
Menurutnya, anggaran yang ada selama ini belum sepenuhnya menjangkau titik-titik kritis yang selalu terdampak ketika hujan deras melanda kota.
Di sektor pendidikan, Fuad mengatakan bahwa aspirasi masyarakat paling banyak mengarah pada keberlanjutan program pendidikan gratis yang diinisiasi gubernur.
Ia berharap pelaksanaan program tersebut pada 2026 dapat berjalan sesuai aturan dan memberi manfaat luas bagi peserta didik di seluruh Kaltim.
Politisi Partai Gerindra ini menegaskan bahwa DPRD akan mengawasi pengalokasian anggaran pendidikan agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bisa memastikan kegiatan yang direncanakan berjalan tepat sasaran dan terserap secara optimal.
Menurutnya, program ini sangat dibutuhkan masyarakat, terutama di tengah tekanan ekonomi yang masih berlangsung.
Fuad juga menyinggung kondisi fiskal Kaltim yang diproyeksikan mengalami penurunan pada 2026.
Situasi tersebut, menurut Fuad, menuntut pemerintah provinsi untuk lebih cermat dalam mengakomodasi berbagai aspirasi masyarakat, termasuk sektor pendidikan dan penanganan banjir.
Meski begitu, ia tetap optimistis. Dengan kemampuan fiskal Kaltim yang selama ini dinilai kuat.
“Semoga seluruh perangkat daerah dapat meningkatkan kinerja agar anggaran yang tersedia bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan publik,” kata Fuad. (ADV/ Hpn)
