PORTALBALIKPAPAN.COM – Seluruh Anggota DPRD Kalimantan Timur menuntaskan agenda reses masa sidang III secara serentak tanpa ada satu pun yang tertunda.
Rangkaian kegiatan yang berlangsung 24–31 Oktober 2025 di 10 kabupaten/kota dan itu memperlihatkan pola aspirasi masyarakat yang relatif seragam, yakni kebutuhan mendesak di sektor jalan dan jembatan, pendidikan, kesehatan, hingga harapan peningkatan ekonomi daerah.
Reses kali ini dilakukan di enam daerah pemilihan (dapil), yakni Dapil 1 Samarinda, Dapil 2 Balikpapan, Dapil 3 Penajam Paser Utara–Paser, Dapil 4 Kutai Kartanegara, Dapil 5 Kutai Barat–Mahakam Ulu, serta Dapil 6 Bontang–Kutai Timur–Berau, menjangkau kawasan pesisir hingga pedalaman Kaltim.
“Maksud dan tujuan reses ini adalah menjaring dan menyerap aspirasi yang berkembang di masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat,” kata Wakil Ketua III DPRD Kaltim, Yenni Eviliana, usai memimpin Rapat Paripurna ke-48 DPRD Kaltim di Gedung Utama (B) Kantor DPRD Kaltim, belum lama ini.
Menurut Yenni, konsistensi seluruh anggota DPRD turun ke lapangan memperlihatkan komitmen lembaga legislatif dalam menjaga koneksi dengan masyarakat.
Terutama di tengah kebutuhan pembangunan yang semakin kompleks seiring perkembangan Kaltim sebagai penyangga IKN.
Ia menegaskan aspirasi masyarakat tidak hanya dicatat, tetapi menjadi bahan awal perumusan kebijakan legislasi dan penganggaran yang relevan.
Sehingga masalah yang dihadapi masyarakat dapat ditangani melalui program pemerintah provinsi yang tepat sasaran.
Pembacaan laporan hasil reses disampaikan oleh tujuh fraksi DPRD Kaltim, masing-masing. Yakni Fraksi Golkar melalui Sayid Muziburrachman, Fraksi Gerindra melalui Fuad Fakhruddin.
Lalu Fraksi PDI Perjuangan melalui Guntur, Fraksi PKB melalui Sulasih, Fraksi PAN–NasDem melalui Sigit Wibowo, Fraksi PKS melalui Firnadi Ikhsan, dan Fraksi Demokrat–PPP melalui Agus Aras.
Hasil reses menunjukkan bahwa permintaan peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan hampir hadir di seluruh dapil, menjadi bukti bahwa konektivitas wilayah masih menjadi pekerjaan besar di Kaltim.
Infrastruktur pendidikan seperti ruang kelas SMA–SMK, layanan kesehatan dasar, hingga akses ekonomi dan lapangan kerja juga menjadi aspirasi dominan.
Yenni menilai bahwa harmonisasi antara aspirasi masyarakat dan kemampuan fiskal provinsi menjadi tantangan ke depan.
Namun DPRD berkomitmen mengawal agar suara masyarakat tetap menjadi dasar dalam perumusan kebijakan strategis daerah.
Dengan selesainya agenda reses tanpa hambatan, DPRD Kaltim berharap proses penyusunan kebijakan sampai akhir tahun anggaran dapat berlangsung lebih responsif. Serta berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat di seluruh daerah pemilihan. (ADV/ Lrs)
