PORTALBALIKPAPAN.COM – Tekanan angka kemiskinan dan pengangguran dinilai masih menjadi persoalan serius yang membutuhkan intervensi pemerintah provinsi secara lebih terarah.
Fraksi Gerindra DPRD Kalimantan Timur menekankan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, harus memuat langkah konkret yang mampu memperkuat daya saing tenaga kerja lokal dan membuka lapangan pekerjaan yang berkelanjutan.
Pada bagian ini, Anggota Komisi III DPRD Kaltim Abdul Rakhman Bolong menegaskan pentingnya pembangunan balai latihan kerja di setiap kabupaten/kota sebagai pondasi pembinaan ketenagakerjaan.
Ia memandang fasilitas pelatihan yang memadai dan program vokasi yang sesuai kebutuhan industri, yang jadi merupakan syarat utama untuk menekan pengangguran struktural di daerah.
“Kami menilai pelatihan vokasi harus diprioritaskan agar masyarakat benar-benar siap menghadapi kebutuhan pasar kerja, terutama di sektor yang sedang berkembang,” sebutnya.
Fraksi Gerindra juga menyoroti peluang besar yang muncul dari keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN). Menurut Abdul Rakhman Bolong, momentum ini harus menjadi titik dorong transformasi ekonomi Kaltim agar tidak lagi bergantung pada sektor komoditas mentah.
Di sisi lain, ia menekankan pentingnya pengembangan sektor ekonomi baru yang berdaya saing, peningkatan iklim investasi.
Serta sinkronisasi kebijakan lintas sektor agar manfaat pembangunan IKN benar-benar dirasakan masyarakat lokal.
“Transformasi ekonomi tidak akan berjalan tanpa ekosistem investasi yang jelas, inklusif, dan berpihak pada pelaku usaha lokal,” tandasnya.
Fraksi Gerindra turut mendorong percepatan masuknya industri manufaktur dan hilirisasi sumber daya alam ke Kaltim melalui kebijakan yang lebih pro-investasi.
Insentif pajak awal, kemudahan perizinan, dan penyediaan infrastruktur dasar seperti listrik serta air bersih dinilai sebagai kebutuhan mendesak agar kawasan industri yang telah disiapkan dapat terisi optimal.
Arah kebijakan ini diharapkan mampu menciptakan nilai tambah ekonomi yang lebih besar, memperluas lapangan pekerjaan.
Sekaligus memberikan kepastian bahwa pembangunan tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi berkelanjutan dan merata bagi seluruh masyarakat Kaltim. (ADV/ Lrs)
