PORTALBALIKPAPAN.COM, Jakarta – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang resmi mengundurkan diri tetap berhak memperoleh uang pensiun dan sejumlah fasilitas dari negara.
Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Bekas Wakil Presiden. Menurut aturan tersebut, pengunduran diri atas permintaan sendiri termasuk kategori “berhenti dengan hormat”, selama MPR tidak secara tegas menetapkan sebaliknya.
Berdasarkan Pasal 6 UU tersebut, mantan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat berhak menerima pensiun pokok sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir. Gaji pokok Wapres sendiri dihitung empat kali gaji pokok tertinggi pejabat negara lainnya (sekitar Rp 5,04 juta), sehingga pensiun pokok Gibran diperkirakan mencapai Rp 20,16 juta per bulan.
Selain itu, ia juga berhak mendapatkan rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya, kendaraan dinas dengan pengemudi, tunjangan, biaya rumah tangga, serta perawatan kesehatan.
Hak-hak tersebut mulai dibayarkan pada bulan berikutnya setelah pemberhentian resmi ditetapkan. Masa jabatan yang baru sekitar dua tahun tidak memengaruhi besaran pensiun, karena undang-undang tidak mensyaratkan penyelesaian masa jabatan penuh.
Ketentuan ini berlaku seumur hidup, kecuali yang bersangkutan diangkat kembali menjadi Presiden atau Wakil Presiden.
(*)
