PORTALBALIKPAPAN.COM, Jakarta — Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menilai rencana Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membuktikan keabsahan dokumen pendidikan lewat PTUN tidak berguna. Menurutnya, putusan Mahkamah Agung sudah final dan materinya sama.
“Enggak ada gunanya. Karena putusan Mahkamah Agung kan sudah final. Karena materinya materi yang sama,” kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (10 November 2026).
Yusril menjelaskan bahwa putusan MK dan MA bersifat final serta mengikat. Gibran dinilai tidak memiliki kedudukan untuk mengajukan peninjauan kembali karena bukan pihak dalam perkara di MA.
“Putusan Mahkamah Agung sudah final, karena Pak Wapres tidak bisa mengajukan PK, karena beliau bukan pihak dalam perkara,” ujarnya.
Terkait niat mundur, Yusril menegaskan Gibran masih menjalankan tugas sebagai wakil presiden dan belum ada kekosongan jabatan. Jika benar mengundurkan diri, harus ada surat tertulis kepada MPR.
“Kalau berhenti tidak, diberhentikan tidak, ya namanya tetap dia jadi wakil presiden,” kata Yusril. Ia menambahkan, setelah surat pengunduran diri diterima MPR, Presiden akan diminta mengajukan dua calon pengganti yang kemudian dipilih dalam waktu 60 hari.
(*)
