PORTALBALIKPAPAN.COM, Jakarta – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI resmi menetapkan jadwal Sidang Paripurna untuk pemilihan, pelantikan, dan pengesahan wakil presiden baru pengganti Gibran Rakabuming Raka pada Rabu, 2 Desember 2026.
Sidang tersebut digelar di Gedung MPR/DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Keputusan ini dihasilkan dalam Rapat Gabungan MPR yang digelar pada Jumat, 13 November 2026, yang dihadiri pimpinan MPR, seluruh fraksi, serta kelompok DPD.
Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan bahwa pelaksanaan rapat paripurna dengan agenda mengisi kekosongan jabatan wakil presiden, yakni pemilihan, pelantikan, dan pengesahan calon wakil presiden terpilih, akan dilaksanakan pada tanggal tersebut.
“Pelaksanaan rapat paripurna MPR dengan agenda mengisi kekosongan jabatan wakil presiden, yakni pemilihan, pelantikan, dan pengesahan calon wakil presiden terpilih, akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2026 di Gedung Senayan ini,” ujar Muzani dalam konferensi pers usai rapat.
Gibran Rakabuming Raka sebelumnya menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden kepada pimpinan MPR pada Kamis, 12 November 2026.
Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden paling lambat 60 hari sejak terjadi kekosongan, yang jatuh pada sekitar 10 Januari 2027.
Namun, pimpinan MPR bersama DPR dan DPD sepakat mempercepat proses karena dianggap makin cepat makin baik demi menjaga stabilitas pemerintahan.
Rapat Gabungan menghasilkan empat keputusan utama. Pertama, penetapan jadwal Sidang Paripurna pada 2 Desember 2026. Kedua, pengiriman surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto untuk meminta dua nama calon wakil presiden, yang dilakukan pada hari yang sama.
Ketiga, pembentukan Tim Verifikasi beranggotakan 36 orang yang dipimpin salah satu pimpinan MPR untuk memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen calon. Keempat, pembentukan Tim Ad Hoc beranggotakan 36 orang yang bertugas merumuskan rancangan Ketetapan MPR serta menyiapkan teknis pelaksanaan sidang.
Presiden wajib menyerahkan dua nama calon beserta kelengkapan persyaratan paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna, yaitu sekitar 18 November 2026. Setelah itu, Tim Verifikasi akan melakukan pemeriksaan sebelum kedua calon ditetapkan untuk mengikuti pemilihan.
Proses pengisian kekosongan jabatan wakil presiden diatur dalam UUD 1945, UU MD3, dan Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR.
Alurnya meliputi Rapat Gabungan, pemberitahuan ke Presiden, pengusulan dua nama, verifikasi persyaratan, Sidang Paripurna untuk pemilihan, hingga penetapan melalui Ketetapan MPR dan pelantikan.
Dengan jadwal yang dipercepat, MPR berupaya menjaga stabilitas pemerintahan dan kelangsungan sistem ketatanegaraan agar kursi wakil presiden tidak kosong terlalu lama. Perkembangan selanjutnya menunggu usulan dua nama dari Presiden Prabowo Subianto.
(*)
