PORTALBALIKPAPAN.COM, Samarinda – Polemik tarif transportasi online di Kalimantan Timur kembali mencuat. Di tengah desakan ribuan driver yang menuntut keadilan atas biaya operasional di lapangan, dukungan datang dari Asosiasi Media Sosial dan Siber Indonesia (Amsindo) Kaltim.
Organisasi ini menegaskan komitmennya untuk mengawal implementasi Surat Keputusan (SK) Gubernur Kaltim Nomor 100.3.3.1/K.673/2023 tentang penetapan tarif transportasi online.
Ketua Amsindo Kaltim, Dio Mahendra, menyambut positif kebijakan tersebut dan menilai kehadiran SK Gubernur merupakan jawaban atas keresahan panjang para mitra driver.
“Selama ini, mitra kita kerap ditekan oleh kebijakan tarif murah dari aplikator yang tak sebanding dengan biaya operasional di lapangan. SK Gubernur ini adalah bentuk keberpihakan pemerintah daerah. Amsindo akan mendukung penuh penerapannya demi kesejahteraan para mitra driver,” tegasnya.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Perhubungan memberikan tenggat waktu 2 x 24 jam kepada aplikator untuk menyesuaikan tarif sesuai aturan.
Jika tidak dipatuhi, sanksi administratif hingga penutupan kantor perwakilan siap dijatuhkan. Dilansir dari Kaltim Etam, langkah tegas Pemprov ini dinilai sebagai gebrakan penting dalam menegakkan regulasi daerah.
Dio menambahkan, aplikator wajib tunduk pada aturan pemerintah daerah, bukan sebaliknya.
“Aplikator harus tunduk pada aturan daerah. Jangan sampai mereka hanya menuntut kepatuhan dari driver, tetapi mengabaikan regulasi resmi pemerintah,” ujarnya.
Sebelumnya, ribuan driver yang tergabung dalam Aliansi Mitra Kaltim Bersatu (AMKB) menggelar aksi damai di depan Kantor Gubernur Kaltim.
Mereka menuntut lima poin utama, mulai dari penetapan tarif bersih yang layak, penghapusan biaya tambahan yang membebani pelanggan, penyesuaian tarif dasar, penghapusan promosi yang merugikan pendapatan, hingga dorongan regulasi nasional transportasi online.
Menurut Dio, langkah Pemprov Kaltim ini bukan hanya penting untuk daerah, tetapi juga bisa menjadi rujukan nasional.
“Transportasi online adalah wajah baru sektor informal yang menyerap banyak tenaga kerja. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. SK ini adalah bukti nyata keberpihakan pemerintah, dan kami di Amsindo akan terus mengawal agar manfaatnya benar-benar dirasakan mitra di lapangan. Untuk itu, kami dari Amsindo siap mendukung pemerintah dan driver dengan menolak semua endorsement dari mereka sampai aturan SK tersebut dijalankan,” pungkasnya. (ih)
