PORTALBALIKPAPAN.COM – Di banyak titik, jalan-jalan utama di Kalimantan Timur kini berubah menjadi deretan lubang, retakan, dan permukaan bergelombang yang menguji kesabaran warga setiap hari.
Kondisi ini bukan lagi keluhan individual, tetapi sudah menjadi masalah publik yang menuntut tindakan cepat dan jelas.
Kerusakan juga tidak mengenal batas administrasi. Jalan nasional ikut rusak, jalan provinsi tak kalah parah, jalan kabupaten pun mengalami nasib serupa.
Situasi ini mencerminkan adanya ketidakseimbangan antara beban lalu lintas, kebutuhan masyarakat, dan kemampuan anggaran daerah untuk menanganinya.
Untuk itu, Ketua DPRD Kalimantan Timur Hasanuddin Mas’ud dengan tegas, meminta adanya langkah korektif yang lebih berani dan tidak lagi terjebak pada birokrasi kewenangan.
“Kami menyadari bahwa banyak jalan termasuk jalan nasional provinsi dan kabupaten dalam kondisi yang memprihatinkan,” ujarnya, Jumat.
“Kami terus berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum untuk memastikan perbaikan dapat dilakukan efisien dan efektif,” lanjutnya.
Tak sedikit, kondisi kerusakan jalan yang terjadi bertahun-tahun tanpa perbaikan signifikan.
Menurutnya, tidak boleh dibiarkan kembali berulang karena dampaknya sangat langsung, mulai dari keselamatan pengendara hingga biaya logistik yang semakin tinggi.
“Saya tidak memandang status jalan apakah nasional provinsi atau kabupaten yang terpenting adalah jika ada jalan yang perlu diperbaiki maka harus diperbaiki,” ujar pria yang akrab disapa Hamas ini.
Ia menyebutkan bahwa pembahasan soal siapa yang bertanggung jawab sering kali justru memperlambat penanganan sehingga diperlukan pendekatan yang lebih pragmatis dan cepat.
“Penggunaan dana perbaikan pun harus transparan dan tepat sasaran agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” tandas Hasanuddin.
Politisi Golkar itu menilai transparansi bukan hanya soal pelaporan, tetapi memastikan tidak ada anggaran yang mengalir ke pos, yang tidak memiliki dampak nyata terhadap perbaikan kondisi jalan di lapangan.
“Kami mendorong agar semua dana yang tersedia digunakan untuk perbaikan jalan demi kepentingan masyaraka. Karena ini, bukan hanya soal perbaikan fisik tetapi tentang meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kaltim,” tuturnya.
Melalui tekanan politik dan pengawasan yang lebih ketat, DPRD berharap percepatan perbaikan jalan benar-benar terjadi.
Sehingga masyarakat tidak lagi harus bergantung pada janji, tetapi merasakan manfaat nyata di setiap kilometer jalan yang mereka lalui. (ADV/ Lrs)
