PORTALBALIKPAPAN.COM – Anggota Legisllator dari fraksi Golkar, yang juga anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Salehuddin, menilai bahwa indikator kemiskinan yang digunakan saat ini tidak selalu mencerminkan keadaan sesungguhnya di Kaltim.
Karena itu, ia menyarankan agar pemerintah di berbagai tingkatan, termasuk kabupaten atau kota, provinsi, hingga kementerian, untuk bersama-sama merancang indikator yang lebih akurat. Terutama dalam menilai kemiskinan.
“Biasanya, Badan Pusat Statistik (BPS) sering kali menggunakan indikator sanitasi untuk menentukan daerah rentan kemiskinan,” ujarnya, kemarin.
Sedangkan di Kaltim, hal ini mengakibatkan desa-desa nelayan yang memiliki sanitasi yang tidak sesuai dengan standar dianggap sebagai desa miskin.
Namun, Salehuddin menilai situasi ini tidak selalu mencerminkan kondisi ekonomi sebenarnya di daerah tersebut.
Ia memberikan contoh bahwa warga di beberapa desa yang dianggap miskin berdasarkan indikator sanitasi bisa saja memiliki tabungan di bank dengan nilai ratusan juta rupiah.
Beberapa dari mereka bahkan mampu mengirim anak-anak mereka untuk kuliah di luar negeri. Namun, karena konteks hidup mereka di atas air, mereka seringkali diberi label kemiskinan.
“Dengan penggunaan indikator yang lebih akurat, pemerintah akan dapat mengembangkan program pengentasan kemiskinan yang lebih tepat sasaran,” ujar Politisi Golkar ini. (Adv/yst)
