PORTALBALIKPAPAN.COM – Ketimpangan layanan kesehatan dan pendidikan kembali menjadi sorotan Sekretaris Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Nurhadi Saputra.
Ia menyoal hal itu saar merangkum seluruh hasil serap aspirasi (reses) di daerah pemilihan (dapil) Kota Balikpapan. Setelah evaluasi lapangan, kata Nurhadi, menunjukkan masih banyak wilayah yang belum mendapat fasilitas dasar secara memadai.
Kondisi ini dinilai menghambat kualitas layanan publik dan menunda pemerataan pembangunan antardaerah. Nurhadi menyoroti lambatnya pembangunan fasilitas kesehatan.
Padahal kebutuhan layanan primer terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan mobilitas antarwilayah di Kaltim.
“Di sektor kesehatan kami menekankan pentingnya percepatan pembangunan rumah sakit representatif di Balikpapan Timur,” tandas Nurhadi, tadi siang.
Nurhadi menegaskan masyarakat di daerah pinggiran tidak boleh terus menerus bergantung pada rumah sakit rujukan yang jaraknya jauh.
Sebab, kondisi ini memperbesar risiko keterlambatan penanganan medis, terutama pada kasus darurat.
Menurutnya pemerintah harus mengubah pendekatan perencanaan, dengan menempatkan pemerataan layanan dasar sebagai indikator utama pembangunan.
“Bukan sekadar menaikkan angka belanja semata,” tegas Nurhadi.
Selain itu, ia juga megingatkan soal kebutuhan ruang kelas dan unit sekolah baru, harus ditempatkan sebagai prioritas utama dalam perencanaan anggaran 2026.
Sebab, berhubungan langsung dengan akses pendidikan menengah yang menjadi kewenangan provinsi.
“Kurangnya ruang kelas dan jumlah SMA SMK harus menjadi prioritas, karena jenjang SMA-SMK adalah kewenangan provinsi dan sangat terkait dengan program Gratispol,” sebut Nurhadi.
Ia menjelaskan, tanpa percepatan pembangunan SMA dan SMK baru, program bantuan pendidikan tidak akan berjalan optimal.
Dikarenakan, masih banyak siswa terpaksa menempuh jarak jauh atau menumpuk di sekolah yang kelebihan kapasitas.
Situasi ini memperlihatkan, pembangunan pendidikan harus difokuskan pada daerah yang selama ini tidak tersentuh infrastruktur dasar, bukan hanya pada kota besar yang sudah memiliki fasilitas relatif memadai.
Nurhadi berharap pemerintah provinsi tidak lagi menunda pembangunan sekolah menengah dan fasilitas kesehatan yang sangat dibutuhkan.
Sehingga masyarakat di wilayah terpencil dapat merasakan manfaat pembangunan yang adil dan terjangkau. (ADV/ Lrs)
