PORTALBALIKPAPAN.COM – Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur Sapto Setyo Pramono mengungkapkan anggaran usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kalimantan Timur (Kaltim) belum terserap secara optimal.
Sampai saat ini hanya di kisaran 60 persen.
Penyerapan anggaran tersebut juga termasuk pada sektor lain, seperti pangan, industri, dan beberapa lainnya.
Menurutnya penyerapan anggaran 60 persen itu masih rendah. Ini mengingat tahun 2023 akan segera berakhir kurang dari dua bulan.
Politikus Partai Golkar ini meminta Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Disperindagkop UKM) Provinsi Kaltim dapat memberi pemaparan lengkap terkait penyerapan anggaran yang belum maksimal itu.
“Saat rapat dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, kami minta pemaparan apa kendala anggaran kurang terserap,” paparnya, di Gedung E DPRD Kaltim, Jumat (3/11/2023).
“Sebab 60 persen itu masih sangat rendah terlebih ini sudah bulan sebelas,” tambah Sapto.
Ia menegaskan saat ini UMKM yang terdata pada Dinas Sosial (Dinsos) dan Badan Pusat Statistik (BPS) harus sesuai dan telah dipastikan keberadaan fisiknya.
Sehingga tidak ada UMKM “ghaib” yang menyalahgunakan anggaran.
“Itu juga mesti terintegrasi dengan data Dinsos, harus dilihat keberadaan fisik usaha nya. Hal itu yang harus diverifikasi,” jelasnya.
Sapto mengaku bahwa Disperindagkop UKM Kaltim hingga saat ini belum menyampaikan secara utuh rencana kerja yang akan dilakukan untuk tahun 2024.
Sapto menyarankan kepada Disperindagkop UKM Kaltim dapat memaksimalkan program yang telah dibuat.
Tujuannya agar anggaran bisa digunakan maksimal untuk peningkatan kapasitas UMKM.
“Semisal pelatihan, pengelolaan usaha, pengemasan, digitalisasi, hingga pemasaran,” katanya. (Adv/ Lrs)
