PORTALBALIKPAPAN.COM – Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, menyampaikan kekhawatirannya terhadap pemotongan anggaran daerah yang mencapai skala besar pada tahun 2026 mendatang.
Ia mengungkapkan bahwa dari total pagu yang seharusnya sekitar Rp21,1 triliun, Kaltim hanya menerima sekitar Rp15 triliun.
Artinya, terdapat pengurangan sekitar Rp6,1 triliun yang harus segera direspons dengan penyesuaian kebijakan.
Menurut Hasanuddin Mas’ud, kondisi ini memaksa seluruh sektor melakukan efisiensi ketat. Ia menyebutkan bahwa hampir 70 persen dana dari Transfer Ke Daerah (TKD) ikut terdampak.
“Ini situasi yang membuat semua harus dirampingkan. Tidak ada pilihan selain menyesuaikan program sesuai kemampuan fiskal,” ujar Hasan, di Samarinda, beberapa waktu lalu.
Di tengah keharusan melakukan pemangkasan, ia menilai beberapa kegiatan sosial yang bersifat pendukung kemungkinan menjadi prioritas terakhir.
Salah satunya program Gratispol dan Jospol yaitu perjalanan ibadah seperti keberangkatan marbot masjid atau bantuan untuk umrah.
Program-program tersebut dinilai tidak menyentuh kelompok besar masyarakat sehingga menjadi opsi yang berpotensi dikurangi terlebih dahulu.
Meski begitu, Hamas sapaan karib Hasanuddin Mas’ud, menegaskan sektor strategis seperti pendidikan harus tetap dipertahankan karena berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Namun ia juga mengingatkan bahwa keputusan final tetap berada di tangan eksekutif sebagai penyusun program.
Terkait upaya advokasi ke pemerintah pusat, ia menyampaikan bahwa Gubernur Kaltim telah melakukan komunikasi intensif, termasuk melalui forum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI).
Tetapi, hingga kini, regulasi resmi terkait pemotongan anggaran masih belum diterbitkan.
“Sejauh ini peraturan presiden yang menetapkan pemotongan belum keluar. Informasinya baru berasal dari kementerian terkait,” ujarnya.
Hasanuddin Mas’ud berharap sebelum keputusan final berlaku, pemerintah pusat mempertimbangkan kembali beban daerah penghasil. Seperti provinsi Kaltim yang selama ini menjadi kontributor besar bagi pendapatan nasional. (ADV/ Hpn)
