PORTALBALIKPAPAN.COM – Tekanan fiskal yang semakin kuat akibat pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH), penurunan Transfer ke Daerah (TKD), hingga tuntutan efisiensi anggaran besar-besaran membuat sejumlah kebijakan pembangunan daerah kini berada pada titik yang mengkhawatirkan.
DPRD di Karang Paci menilai situasi ini membutuhkan langkah penanganan kolektif yang lebih strategis dan tegas.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Masud, menuturkan, penyempitan ruang fiskal tak hanya mengganggu pelaksanaan program prioritas, tapi juga berpotensi melemahkan pelayanan publik dan pengelolaan aset daerah.
Menurut Hasanuddin Mas’ud, kondisi ini harus direspons melalui advokasi yang konsisten dan penyesuaian kebijakan yang tepat sasaran.
Ia mengatakan pemangkasan DBH ini bukan hanya terjadi di Kaltim.
“Namun merata di seluruh Indonesia, kecuali daerah yang punya status otonomi khusus,” ujar Hamas, sapaan karib Hasanuddin Mas’ud.
Hamas bilang, pemerintah daerah tidak boleh berdiam diri. Berbagai langkah harus ditempuh, mulai koordinasi antara Gubernur Kaltim, DPRD, hingga pertemuan dengan Komisi II DPR RI untuk memperjuangkan agar beban pemotongan dapat ditinjau kembali.
“Kita sudah menyampaikan. Dari Pak Gubernur, kita juga ikut hadir. Sampai ke Komisi II DPR RI,” ungkapnya. Meski begitu, Hamas mengakui upaya tersebut belum menghasilkan perubahan berarti.
Pemangkasan DBH disebutnya masih berada pada angka yang sangat besar dan membuat ruang gerak fiskal daerah semakin sempit.
“Pemotongannya tetap tinggi, hampir di atas 70 persen,” tegasnya.
Ia juga menggarisbawahi pentingnya peran Gubernur Kaltim sebagai Ketua APPSI atau Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia, untuk mendorong perjuangan kolektif dari seluruh provinsi dalam menyikapi kebijakan pemotongan tersebut.
“Upaya itu terus dilakukan supaya DBH tidak terlalu banyak dipotong. Tapi faktanya sampai sekarang masih besar,” kata Hamas.
Di tengah kondisi yang menantang ini, Hamas mendorong pemerintah daerah agar lebih kreatif dalam mencari solusi.
Penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), optimalisasi aset, dan efisiensi belanja dianggap menjadi langkah realistis untuk menjaga stabilitas anggaran.
Ia berharap pemerintah pusat membuka ruang dialog yang lebih luas dan mempertimbangkan kontribusi besar Kaltim terhadap penerimaan negara.
Menurutnya, sebagai daerah penghasil, Kaltim selayaknya tidak mendapatkan pemangkasan yang terlalu signifikan. Ia mengingatkan perjuangan ini tidak berhenti hanya pada penyampaian aspirasi.
“Namun benar-benar mempengaruhi kebijakan fiskal nasional,” katanya.(ADV/ Lrs)
