PORTALBALIKPAPAN.COM – Anggota Parlemen Kalimantan Timur, Sarkowi V Zahry, menilai pengelolaan dana karbon di Kaltim harus dilakukan secara cermat, terkoordinasi, dan berbasis data.
Tujuannya agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat serta berdampak pada keberlanjutan lingkungan. Karena itu, ia mengingatkan perlunya kordinasi yang kuat dengan pemerintah pusat.
Dana karbon yang diterima Kaltim diketahui sebagai kompensasi keuangan dari program Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund (FCPF-CF) yang dikelola Bank Dunia.
Skema ini diberikan sebagai imbalan atas keberhasilan daerah dalam menekan emisi karbon akibat deforestasi dan degradasi hutan.
Sejak tahun 2024, dana tersebut mulai disalurkan kepada 441 desa, kelompok masyarakat, dan komunitas adat yang dinilai berperan langsung dalam menjaga kawasan hutan.
Sarkowi menilai skema ini menjadi peluang besar bagi Kaltim, tidak hanya dari sisi lingkungan, tetapi juga pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan.
“Namun, keberhasilan program tidak cukup hanya diukur dari penyaluran dana, melainkan dari dampak nyata yang dihasilkan di lapangan,” ujarnya di Samarinda, Senin (15/12/2025).
Menurutnya, koordinasi yang intens dengan pemerintah pusat menjadi kunci utama. Hal itu penting karena kebijakan dana karbon berada di bawah kewenangan kementerian di tingkat nasional.
Tanpa sinergi yang kuat, potensi tumpang tindih kebijakan maupun ketidaktepatan sasaran bisa terjadi.
Sarkowi juga menekankan pentingnya pengelolaan data yang akurat dan terintegrasi.
Data mengenai luasan hutan, wilayah kelola masyarakat, serta capaian pengurangan emisi harus dimiliki pemerintah daerah sebagai dasar pengambilan kebijakan.
Dengan data yang kuat, Kaltim dapat menjaga kredibilitasnya di mata mitra internasional sekaligus memastikan program berjalan sesuai tujuan.
Sarkowi berharap dana karbon tidak dipandang semata sebagai insentif keuangan, melainkan sebagai instrumen untuk mendorong perubahan pola pengelolaan hutan.
Ia menilai keterlibatan masyarakat desa dan adat harus terus diperkuat, karena merekalah yang berada di garis depan pelestarian.
Dengan perencanaan matang, koordinasi lintas level pemerintahan, dan pengawasan berkelanjutan.
“Akibatnya pengelolaan dana karbon dapat menjadi model pembangunan hijau yang adil dan berkelanjutan bagi Kalimantan Timur,” papar Sarkowi. (ADV/ Hpn)
