PORTALBALIKPAPAN.COM – Potensi sektor perkebunan kembali menjadi perhatian DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) khususnya komoditas kakao, yang dinilai memiliki prospek besar untuk dikembangkan sebagai sumber ekonomi masyarakat.
Hal ini disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agus Aras, saat menyoroti pemanfaatan pokok-pokok pikiran DPRD yang dialokasikan ke daerah.
“Kalau bicara soal kakao, potensinya sangat besar,” jelas Agus Aras, Rabu.
Agus menilai, Kabupaten Kutai Timur, terutama Kecamatan Karangan, telah menunjukkan hasil positif dalam budidaya kakao yang dilakukan masyarakat secara konsisten.
Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari dukungan pemerintah yang setiap tahun mengalokasikan bantuan untuk pengembangan kakao.
Bantuan tersebut berasal dari berbagai tingkatan pemerintahan, termasuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim, sebagai bentuk komitmen mendorong sektor perkebunan rakyat.
“Di Kutai Timur, khususnya di Kecamatan Karangan, budidaya kakao cukup berhasil. Setiap tahun ada alokasi bantuan dari pemerintah, baik pemerintah provinsi, untuk pengembangan kakao tersebut,” katanya.
Menariknya, potensi kakao di wilayah Kaltim juga menarik perhatian daerah lain.
Agus Aras mengungkapkan bahwa pihaknya menerima aspirasi dari masyarakat Kabupaten Berau yang berharap adanya dukungan serupa untuk pengembangan budidaya kakao di daerah mereka.
“Bahkan kami juga didatangi warga dari Kabupaten Berau yang berharap adanya bantuan untuk pengembangan budidaya kakao di wilayah mereka,” ungkapnya.
Ia menilai, aspirasi tersebut merupakan sinyal positif bahwa kakao mulai dipandang sebagai komoditas strategis yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif pemerintah provinsi untuk menjawab kebutuhan tersebut.
Lebih lanjut, Agus Aras menjelaskan bahwa intervensi pemerintah memungkinkan dilakukan melalui perangkat daerah terkait, salah satunya Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim. Bentuk intervensi dapat berupa bantuan pengembangan, termasuk penyediaan bibit kakao yang berkualitas.
“Melalui Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, memungkinkan dilakukan intervensi berupa bantuan pengembangan, termasuk penyediaan bibit,” tandasnya.
Ia berharap, penguatan sektor kakao dapat menjadi bagian dari strategi pembangunan daerah, yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi berbasis potensi lokal. (ADV/ Lrs)
