PORTALBALIKPAPAN.COM – DPRD Kalimantan Timur melayangkan kritik tajam terkait kebijakan pemangkasan anggaran yang direncanakan Pemerintah Pusat.
Kebijakan itu dinilai berpotensi menimbulkan dampak besar terhadap pembangunan daerah.
Terutama di sektor infrastruktur yang selama ini menjadi prioritas utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Kaltim. Demikian diingatkan Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh.
Ia mengingatkan pemangkasan anggaran akan berimbas langsung pada postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim.
Menurutnya, porsi pembiayaan pembangunan infrastruktur akan berkurang signifikan sehingga sejumlah proyek yang telah direncanakan berpotensi ditunda bahkan dibatalkan pada tahun anggaran mendatang.
Ia menilai, “Dampaknya akan menjalar pada postur anggaran infrastruktur,” tegas Abdulloh.
Menurutnya, kondisi kas daerah yang minim semakin memperbesar potensi pemangkasan atau penundaan proyek-proyek infrastruktur.
Dalam berbagai pemaparan sebelumnya, yang telah disampaikan Banggar maupun TAPD, namun rincian program prioritas infrastruktur tahun 2026 belum diputuskan.
“Ini akan dibahas lagi secara detil untuk menentukan skala prioritas infrastruktur,” jelasnya.
Ia menyampaikan, pembangunan infrastruktur di Kaltim tidak hanya menyangkut kepentingan daerah, tetapi juga mendukung agenda nasional, terutama dengan adanya proyek strategis seperti Ibu Kota Nusantara.
Menurutnya di tengah tantangan fiskal, Kaltim seharusnya memiliki potensi besar untuk berdiri di atas kaki sendiri secara fiskal.
Salah satunya upaya meningkatkan PAD yang bisa menjadi langkah strategis menjaga stabilitas keuangan daerah.
“Terutama di tengah tekanan fiskal akibat penurunan dana transfer pusat,” imbuh Abdulloh. Karena itu, DPRD mendorong pemerintah provinsi agar lebih agresif menggali sumber PAD yang selama ini belum dioptimalkan.
“DAU dan DBH kita turun signifikan, bahkan DAU terpangkas hingga 71 persen. Karena itu, pemerintah provinsi harus memperkuat PAD agar tidak bergantung pada pusat,” pesan Abdulloh.
Ia kembali mengningatkan potensi PAD di Kaltim masih terbuka lebar, terutama dari sektor pajak kendaraan bermotor, alat berat tambang, perkebunan, dan konstruksi.
Abdulloh juga menyoroti pentingnya percepatan program balik nama kendaraan berplat luar daerah menjadi plat KT, sebagai salah satu upaya meningkatkan penerimaan pajak kendaraan.
“Kita dorong Bapenda menertibkan pajak kendaraan dan alat berat di sektor tambang, perkebunan, serta konstruksi. Termasuk memberikan relaksasi agar kendaraan berplat luar daerah bisa balik nama menjadi plat KT,” katanya.
Selain sektor kendaraan, ia juga mendorong Pemprov Kaltim agar tidak hanya mengandalkan BUMD sebagai sumber PAD utama.
Melainkan membuka ruang baru dari sektor produktif lainnya seperti pariwisata, kehutanan, dan jasa transportasi. “BUMD tetap penting, tapi jangan jadi satu-satunya tumpuan. Sektor lain harus digarap serius supaya ekonomi daerah bisa tumbuh lebih sehat,” tegasnya. (ADV/ Lrs)
