PORTALBALIKPAPAN.COM – Penanganan banjir di Kota Samarinda menjadi perhatian. Banjir bukanlah fenomena baru bagi warga, tetapi setiap tahun, banjir menjadi momok menakutkan bagi mereka yang kerap terendam.
Berbagai pihak mengusulkan ide-ide mereka demi menuntaskan masalah tahunan itu, menyusul masih berulangnya genangan yang berdampak langsung pada aktivitas dan kenyamanan warga.
Perdebatan pendekatan antara Pemerintah Kota Samarinda dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dinilai bukan sebagai pertentangan, melainkan bagian dari upaya mencari solusi paling efektif.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Subandi, menilai bahwa baik rencana penanganan banjir melalui Sungai Karang Mumus maupun pengerukan Sungai Mahakam sama-sama memiliki urgensi yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain.
Menurutnya, perbedaan fokus kebijakan justru harus dibaca sebagai peluang kolaborasi lintas kewenangan.
“Keduanya prioritas. Dari versi Wali Kota Samarinda Andi Harun, prioritas utamanya melalui Karang Mumus, tapi Gubernur Kaltim menginginkan pengerukan Sungai Mahakam,” ujarnya.
Subandi menjelaskan, program yang dirancang Pemerintah Kota Samarinda berangkat dari pendekatan hulu, khususnya kawasan Sungai Karang Mumus.
Hulu dinilai sebagai titik krusial karena menjadi sumber aliran air yang menentukan besaran debit ke wilayah hilir dan kawasan permukiman.
“Programnya Wali Kota itu dari hulu Sungai Karang Mumus, karena sumber air dari hulu, nanti debit airnya diatur melalui folder yang direncanakan,” jelasnya.
Di sisi lain, ia juga memahami alasan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang mendorong pengerukan Sungai Mahakam sebagai sungai induk.
Kapasitas Sungai Mahakam dinilai sangat menentukan kemampuan daerah dalam menampung limpasan air, terutama saat curah hujan tinggi bersamaan dengan pasang sungai.
Bagi Subandi, perdebatan soal prioritas seharusnya tidak menghambat langkah nyata di lapangan. Penanganan banjir, menurutnya, memang ideal dilakukan dari hulu ke hilir secara simultan, dengan pembagian peran yang jelas antara pemerintah kota dan provinsi.
“Solusinya memang dari hulu-hulu dulu sebenarnya. Tapi tidak apa-apa, dua-duanya penting, dua-duanya baik,” kata Subandi.
Ia berharap ke depan koordinasi antara Pemkot Samarinda dan Pemprov Kaltim dapat diperkuat agar penanganan banjir tidak berjalan parsial.
Dengan pendekatan yang menyeluruh dan berkelanjutan, DPRD Kaltim optimistis upaya pengendalian banjir bisa memberikan rasa aman yang lebih nyata bagi masyarakat Samarinda. (ADV/ Lrs)
