PORTALBALIKPAPAN.COM – Warga Giripurwa, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kaltim, tengah dihebohkan kasus desakan mundur Kepala Desa Giripurwa.
Musababnya, studi tiru Pemerintah Desa Giripurwa, PPU ke Desa Penglipuran, Bali, pada 23-26 Oktober 2025, memicu murka masyarakat setempat.
Studi tiru tersebut menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD) lebih dari Rp500 juta untuk memberangkatkan 48 orang. Alhasil, diprotes warga karena dinilai tidak transparan dan jauh melampaui batasan peserta yang diatur.
Warga menduga studi tiru yang mengangkut 48 peserta itu tidak transparan dan melampaui aturan yang hanya membolehkan dua orang.
Aliansi Giripurwa Peduli menilai studi tersebut menyimpang dari aturan.
“Perbup hanya mengatur dua orang, yakni undangan dan pendamping. Ini 48 orang, dan informasi yang kami dapat, mereka cuma lihat-lihat saja. Uang ADD kan harusnya jelas penggunaannya, tidak boleh sembarangan,” tandas Bodro Lukito.
Pihaknya menganalisis total anggaran yang digunakan sekitar Rp500 juta yang bersumber dari ADD.
“Kami mempertanyakan kejelasan penggunaan anggaran tersebut,” katanya.
Pihaknya mendesak Inspektorat Kabupaten PPU menindaklanjuti laporan terkait penggunaan ADD untuk studi tiru tersebut.
Warga juga mendesak tujuh tuntutan, termasuk melaporkan pemerintah desa ke Inspektorat Kabupaten. “Langkah ke Inspektorat, kami minta ditindak, Pak Habi harus mundur, kembalikan uang, dan dihukum,” tegas Bodro yang juga anggota BPD.
Ia mengaku tidak pernah menerima rincian anggaran atau daftar peserta sebelum keberangkatan.
“Apakah tahu uang itu dipakai studi tiru? Saya tahu ada program itu. Awal keberangkatan dan masalah jumlahnya saya tidak tahu, tidak juga diberi tahu,” imbuhnya.
Ia lantas menyoroti lemahnya koordinasi penggunaan aset desa, mulai penyewaan mobil operasional sampai proyek kolam ikan BUMDes yang diduga memakai tanah pribadi.
“Kalau mobil tidak ada koordinasi, harusnya kan musyawarah,” katanya. Dalam giat studi itu, tiga anggota BPD ikut dalam rombongan tersebut.
Ketua BPD Giripurwa, Budi Supoyo, mengaku tahu ada program terkait, namun pihaknya tidak mendapat rincian apa pun soal jumlah peserta, jadwal keberangkatan, dan penggunaan anggarannya.
“Yang saya tahu, ada program itu. Tapi awal keberangkatan dan jumlah pesertanya saya tidak tahu,” ujarnya.
Ia membenarkan ada tiga anggota BPD ikut dalam kegiatan tersebut dan menyebut ia tidak pernah ikut kegiatan luar daerah selama dua tahun belakangan.
Budi menegaskan BPD hanya mengetahui adanya pos kegiatan dalam perencanaan anggaran desa, bukan detailnya.
“Kalau diberi tahu, pasti kami bisa memberi pandangan,” tegasnya. Pihaknya sering mengingatkan pemerintah desa agar setiap rencana kegiatan disampaikan terbuka, meski praktik itu tidak pernah berjalan mulus.
Kepala Desa Giripurwa, Habi Rudianto, membantah tudinga tersebut. Ia menyebut studi tiru ke Bali telah direncanakan enam bulan sebelumnya dan dibiayai dari SILPA tahun lalu, bukan ADD murni.
Ia memastikan tidak mungkin anggaran pembangunan digunakan.
“Semua Sudah direncanakan sejak awal, ini sudah tertunda-tunda. 48 orang itu memang sudah terkumpul, jadi tidak ada itu masalah,” tegas Habi.
Habi bilang, kegiatan itu untuk persiapan lomba kebersihan tingkat provinsi dan melibatkan semua elemen warga.
Ia juga menampik tudingan lain. Semisal tekait sewa mobil dinas, menurutnya, hal itu upaya menambah pemasukan desa.
Soal kantor libur, ia membantah. Menurutnya, polemik ini dipicu ketidaksukaan segelintir orang. “Saya pikir ini tidak suka saja, ketidaksukaan saja,” paparnya. (Gpk)
