PORTALBALIKPAPAN.COM – Pemangkasan anggaran yang terjadi di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) turut memengaruhi berbagai program pembangunan di Kalimantan Timur.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Subandi, menyampaikan bahwa kebijakan rasionalisasi ini membawa konsekuensi besar.
“Hampir seluruh sektor menerima dampak pemangkasan tersebut,” ujarnya di Samarinda, Senin (1/12/2025).
Ia mengakui bahwa DPRD sendiri merasakan konsekuensinya karena pokok-pokok pikiran hasil reses juga ikut terkena rasionalisasi. Kondisi itu tentu berdampak pada rencana tindak lanjut yang sebelumnya telah disampaikan kepada masyarakat di daerah pemilihan masing-masing.
Politisi PKS ini menyebut, masyarakat perlu mengetahui bahwa beberapa aspirasi yang telah dijanjikan melalui kegiatan reses kemungkinan tertunda pelaksanaannya.
Penyesuaian anggaran membuat sejumlah usulan pembangunan tidak bisa digarap secepat yang direncanakan.
Terkait proyek-proyek di Samarinda, Subandi belum dapat merinci mana saja yang masuk daftar penundaan karena ia bukan bagian dari tim Badan Anggaran.
Namun, ia memastikan bahwa program prioritas tetap dijalankan, khususnya agenda yang bersinggungan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.
Ia menegaskan bahwa program layanan pendidikan dalam skema Gratispol tetap menjadi prioritas pemerintah provinsi.
Meski sektor lain harus berkorban karena pengurangan anggaran, pelayanan dasar tersebut akan tetap berjalan sesuai komitmen awal.
Menurutnya, rasionalisasi anggaran merupakan langkah yang harus diterima sebagai bagian dari penyesuaian fiskal.
Subandi berharap masyarakat memahami situasi ini, sembari memastikan DPRD dan pemerintah provinsi tetap berupaya menjaga agar program-program utama tidak terganggu.
“Semua OPD terkena pengurangan, tetapi prioritas tetap dilaksanakan,” ujarnya. (ADV/ Hpn)
