PORTALBALIKPAPAN.COM – Lonjakan kasus stunting di Balikpapan, Penajam Paser Utara (PPU), dan Kutai Barat (Kubar) membuat Komisi IV DPRD Kaltim angkat suara.
Wakil Ketua Komisi IV, Andi Satya Adi Saputra, menegaskan bahwa kondisi ini tidak boleh dianggap sepele karena menjadi sinyal darurat yang harus segera direspons pemerintah.
“Kami sangat prihatin dan menyoroti serius kenaikan kasus stunting ini. Ini adalah peringatan keras bahwa ada yang tidak berjalan sebagaimana mestinya,” tegas Adni, di Samarinda, pada Selasa (25/11/2025).
Menurut Andi Satya, OPD terkait, khususnya Dinas Kesehatan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, harus segera melakukan audit mendalam terkait pelaksanaan program penanganan stunting.
Ia menilai perlu ditelusuri titik persoalan, mulai dari pendataan yang tidak akurat, distribusi bantuan gizi, hingga lemahnya koordinasi di lapangan.
Andi mencontohkan Kutai Kartanegara sebagai daerah yang berhasil menekan angka stunting secara signifikan.
“Model keberhasilan Kukar harus segera disebarkan dan diadaptasi daerah lain. Sistem pendataan mereka jelas, dan komitmen kepala daerahnya kuat,” kata Andi Satya.
Ia menekankan, penanganan stunting tidak cukup hanya menyentuh anak yang sudah teridentifikasi. Upaya pencegahan harus dimulai dari hulu, menyasar keluarga berisiko dan ibu hamil untuk mencegah kasus baru.
Komisi IV, lanjutnya, berkomitmen memberikan dukungan penuh terhadap program pemberantasan stunting. Salah satu fokus utama adalah memastikan anggaran daerah benar-benar menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat.
“Pembangunan infrastruktur dasar seperti akses air bersih dan sanitasi layak wajib diprioritaskan. Itu faktor kunci untuk mencegah penyakit infeksi yang memperparah kondisi stunting,” tegasnya.
Politisi Partai Golkar ini juga mengingatkan bahwa penanganan stunting tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Koordinasi lintas sektor harus diperkuat, bukan hanya mengandalkan Dinas Kesehatan.
“Ini tanggung jawab bersama. Semua pihak harus bergerak serempak,” ujar Andi Setya. (ADV/ Hpn)
