PORTALBALIKPAPAN.COM – Dorongan percepatan pembangunan konektivitas menjadi salah satu poin penting dari hasil reses Fraksi Demokrat–PPP di daerah pemilihannya (dapil) masing-masing.
Ini menunjukkan bahwa persoalan akses jalan dan infrastruktur dasar masih menjadi keluhan dominan masyarakat di berbagai kabupaten/kota.
Minimnya peningkatan infrastruktur disebut berdampak langsung pada mobilitas warga, biaya logistik, hingga kualitas layanan publik yang bergantung pada akses antarwilayah.
Situasi ini dinilai tidak bisa lagi ditunda karena menyangkut efektivitas pembangunan daerah. Belum lagi, peran vital infrastruktur bagi kehidupan masyarakat dipertaruhkan.
“Untuk urusan konektivitas, beberapa kebutuhan mendesak tetap harus diperhatikan,” tegas Sekretaris Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Nurhadi Saputra.
Ia mencontohkan seperti peningkatan Jalan Mulawarman Balikpapan, akses bandara tol Manggar, peningkatan kualitas Jalan Samarinda-Bontang-Sangatta dan keberlanjutan rencana Tol Samarinda-Bontang.
Nurhadi menilai berbagai ruas jalan tersebut merupakan jalur vital ekonomi dan mobilitas harian masyarakat, sehingga kerusakan atau keterlambatan peningkatan kualitasnya langsung menurunkan produktivitas.
“Ketersediaan air baku Balikpapan juga menjadi isu krusial yang belum menemukan solusi final” ujar Nurhadi.
Isu air baku disebut sebagai ancaman serius karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat dan kapasitas pertumbuhan kota. Ketika infrastruktur tidak diperkuat secara merata, maka risiko pelayanan publik terganggu semakin besar.
Dalam pandangan DPRD seluruh kebutuhan konektivitas ini harus ditempatkan dalam prioritas anggaran agar kebijakan pembangunan tidak hanya fokus pada pusat kota.
Melainkan harus merata hingga wilayah penyangga dan daerah dengan potensi ekonomi tinggi.
Hasil reses juga memperlihatkan bahwa masyarakat menginginkan solusi nyata bukan sekadar rencana jangka panjang.
Sehingga, jelas Nurhadi, Pemerintah Provinsi diminta untuk menyusun langkah terukur dan memastikan proyek infrastruktur tidak terhambat oleh ketidakpastian fiskal.
Upaya tersebut memastikan APBD 2026 mampu menjawab kebutuhan yang paling mendesak. Sehingga pembangunan infrastruktur benar-benar memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat Kaltim. (ADV/ Lrs)
