PORTALBALIKPAPAN.COM – Kebutuhan layanan kesehatan di Kalimantan Timur dinilai masih tinggi dan belum sepenuhnya terjawab, terutama di wilayah di luar Kota Samarinda.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra, menegaskan persoalan ini perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah, terlebih menjelang meningkatnya mobilitas penduduk akibat pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Andi Satya menyebutkan, sebagai dokter ia memahami betul bahwa akses dan kualitas pelayanan kesehatan di 10 kabupaten/kota masih menghadapi tantangan, khususnya di daerah terpencil.
Ia juga menanggapi isu Yayasan Rumah Sakit Islam yang mengajukan perpanjangan izin operasional. Menurutnya, DPRD telah beberapa kali memfasilitasi audiensi dengan pihak yayasan, namun keputusan akhir tetap berada di tangan Pemerintah Provinsi.
“Persoalan perpanjangan izin itu sepenuhnya menjadi kewenangan Pemprov, karena sejak awal kebijakan tersebut juga diambil oleh Pemprov dengan berbagai pertimbangan,” ujar Andi Satya, Rabu.
Ia menekankan, apa pun keputusan yang diambil pemerintah daerah, orientasinya harus tetap pada kepentingan masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan yang memadai.
Peningkatan fasilitas kesehatan, kata dia, tidak hanya soal bangunan, tetapi juga menyangkut tenaga medis dan kualitas pelayanan.
“Harapan kami, fasilitas kesehatan di Kalimantan Timur terus ditingkatkan, baik dari sisi jumlah maupun mutu pelayanannya,” katanya.
Andi Satya juga menyoroti rasio tenaga kesehatan di Kaltim yang masih belum ideal. Mengacu pada standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), satu dokter seharusnya melayani seribu penduduk.
Namun, kondisi di Kaltim saat ini masih menunjukkan kekurangan jumlah dokter secara keseluruhan. Selain itu, ketersediaan tempat tidur rumah sakit juga dinilai belum sepenuhnya mencukupi.
Dengan hadirnya IKN, ia memprediksi kebutuhan layanan kesehatan akan meningkat signifikan seiring bertambahnya jumlah penduduk.
“Kalau migrasi penduduk meningkat, maka pelayanan kesehatan yang berkualitas menjadi kebutuhan dasar yang tidak bisa ditunda,” ucapnya.
Ia berharap Pemprov Kaltim dapat menyusun kebijakan yang terukur dan berkelanjutan agar sistem kesehatan daerah siap menghadapi perubahan besar dalam beberapa tahun ke depan. (ADV/ Hpn)
