PORTALBALIKPAPAN.COM – Ketersediaan tenaga kesehatan di Kalimantan Timur masih menjadi pekerjaan rumah serius bagi pemerintah daerah.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra, menilai rasio dokter di Benua Etam belum memenuhi standar ideal, sehingga berpotensi mengganggu kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
Andi Satya menjelaskan, Organisasi Kesehatan Dunia seperti WHO menetapkan rasio ideal satu dokter untuk setiap seribu penduduk.
Namun jika melihat kondisi ril di Kalimantan Timur, jumlah dokter yang tersedia masih belum mencukupi untuk melayani seluruh populasi.
Kekurangan ini tidak hanya terjadi di daerah terpencil, tetapi juga mulai terasa di kawasan perkotaan.
“Kalau kita mengacu pada standar WHO, memang masih ada defisit dokter di Kalimantan Timur, dan ini harus diakui sebagai persoalan bersama,” ujarnya, tadi siang.
Ia menambahkan, keterbatasan tenaga medis akan berdampak langsung pada pelayanan rumah sakit dan puskesmas, mulai dari waktu tunggu pasien hingga beban kerja tenaga kesehatan yang semakin berat.
Kondisi tersebut dikhawatirkan akan semakin kompleks ketika kebutuhan layanan kesehatan meningkat dalam beberapa tahun ke depan.
Selain tenaga medis, Andi Satya juga menyinggung ketersediaan sarana pendukung, khususnya tempat tidur rumah sakit.
Menurutnya, meskipun kekurangannya tidak terlalu besar, namun tetap perlu diantisipasi agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.
“Untuk tempat tidur rumah sakit, kita masih kurang sedikit. Ini mungkin terlihat sepele sekarang, tapi bisa jadi masalah besar kalau tidak dipersiapkan,” katanya.
Ia menilai perencanaan kesehatan daerah harus dilakukan secara komprehensif dan berbasis data. Pemerintah daerah diminta tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada pemenuhan sumber daya manusia kesehatan.
“Tenaga kesehatan itu tidak bisa disiapkan secara instan, perlu perencanaan jangka panjang,” tegasnya.
Dengan adanya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Andi Satya memperkirakan jumlah penduduk di Kalimantan Timur akan terus bertambah. Kondisi ini otomatis akan meningkatkan kebutuhan layanan kesehatan.
“Kalau jumlah penduduk naik, sementara tenaga kesehatannya stagnan, maka yang terjadi adalah penurunan kualitas layanan,” ucapnya.
Ia berharap Pemprov Kaltim dapat segera mengambil langkah strategis agar sistem kesehatan daerah lebih siap menghadapi tantangan ke depan. (ADV/ Hpn)
