PORTALBALIKPAPAN.COM – Proyeksi anggaran 2026 yang tercantum dalam Nota Keuangan kembali menjadi sorotan DPRD Kalimantan Timur.
Wakil Ketua Parlemen Kaltim, Ananda Emira Moeis, menilai kondisi fiskal tahun depan akan menjadi tantangan tersendiri bagi daerah. Terutama karena Kaltim masih bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat.
“Pemangkasan anggaran yang terjadi tahun ini memperkuat kebutuhan untuk mencari sumber pendapatan yang lebih mandiri,” ingat Ananda di Samarinda, beberapa waktu lalu.
Menurutnya, pemerintah daerah harus mulai bergerak lebih kreatif dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Upaya tersebut mencakup peningkatan pajak dan retribusi, pemanfaatan optimal BUMD, hingga pengelolaan aset daerah yang selama ini belum dimaksimalkan.
Ia menilai arah kebijakan fiskal ke depan harus mampu memperkuat fondasi pendapatan agar Kaltim tidak terus terjebak pada ketergantungan.
Di sisi lain, ruang fiskal yang semakin terbatas membuat pemerintah perlu menata ulang program prioritas.
TAPD dan Badan Anggaran DPRD disebut telah memperkuat sinkronisasi program dengan visi-misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD.
Pelayanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur menjadi fokus utama yang tidak boleh terdampak pemangkasan.
“Belanja wajib seperti belanja pegawai dan TPP ikut menjadi perhatian, karena pemotongan TPP dikhawatirkan memengaruhi stabilitas ekonomi daerah,” sambungnya.
Ananda menekankan pentingnya pembenahan pada satuan kerja perangkat daerah.
Serapan anggaran tahun 2025 yang masih berada di bawah 70 persen serta realisasi pendapatan yang baru mencapai 60 persen menjadi sinyal bahwa daya serap dan tata kelola anggaran harus ditingkatkan.
Dengan waktu yang masih memiliki ruang untuk dimanfaatkan, ia berharap kinerja OPD dapat lebih optimal.
Ia menilai situasi ini juga menjadi pembelajaran penting agar Kaltim ke depan mampu memperbaiki manajemen pendapatan dan pengeluaran. “Sehingga ketergantungan fiskal dapat dikurangi secara bertahap,” tegas Ananda. (ADV/ Hpn)
