PORTALBALIKPAPAN.COM – Anggota DPRD Kalimantan Timur, Sarkowi V Zahry, menyoroti angka deforestasi di Kaltim yang dinilai sudah berada pada level mengkhawatirkan.
Mengacu pada data Global Forest Watch, luas hutan yang hilang disebut mencapai sekitar 57 ribu hektare. Menurutnya, dampak dari kondisi tersebut kini mulai dirasakan langsung oleh masyarakat, salah satunya melalui meningkatnya kejadian banjir di berbagai daerah.
Ia menekankan, “Pemerintah sejatinya telah memiliki berbagai program untuk menekan laju kerusakan hutan, mulai dari rehabilitasi hingga reklamasi lahan,” ujarnya di Samarinda Senin (15/12/2025).
Namun, persoalan terbesar justru terletak pada pelaksanaan di lapangan yang belum sepenuhnya berjalan efektif. Ia menilai pengawasan menjadi titik lemah yang harus segera diperbaiki.
Sarkowi mencontohkan kewajiban perusahaan untuk melaksanakan rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS). Menurutnya, kewajiban tersebut tidak cukup hanya dipenuhi secara administratif.
“Penanaman pohon saja tidak bisa dijadikan ukuran keberhasilan jika tidak diikuti dengan pemantauan berkelanjutan terhadap hasilnya,” tambahnya.
Sarkowi menegaskan bahwa keberhasilan rehabilitasi harus diukur secara jelas dan terukur, mulai dari lokasi penanaman, luasan lahan, hingga tingkat keberlangsungan tanaman. Tanpa indikator yang konkret, program pemulihan berisiko hanya menjadi formalitas tanpa dampak nyata bagi lingkungan.
Ia juga mengingatkan agar perhatian tidak semata-mata tertuju pada perdebatan soal angka deforestasi. Menurutnya, yang lebih penting adalah menyusun langkah terpadu untuk pemulihan kawasan hutan yang telah rusak.
Pemetaan wilayah yang membutuhkan rehabilitasi harus dilakukan secara detail, terlebih Kaltim memiliki posisi strategis dalam skema pendanaan karbon.
Dalam hal pendanaan, Sarkowi menilai upaya menjaga tutupan lahan tidak bisa hanya mengandalkan APBD.
Pemerintah daerah, lanjut Sarkowi, perlu memaksimalkan dukungan dari mitra pembangunan dan sumber pendanaan lainnya.
Selain itu, ketersediaan data yang akurat dan menjadi pembanding sangat penting agar kebijakan tidak mudah dipatahkan oleh perbedaan indikator antar lembaga.
“Semoga dengan perbaikan pengawasan dan pengelolaan data yang kuat, upaya pemulihan hutan di Kaltim dapat berjalan lebih terarah dan berkelanjutan,” harap Sarkowi.(ADV/ Hpn)
