PORTALBALIKPAPAN.COM – Tekanan fiskal yang menghimpit Kalimantan Timur pada tahun anggaran 2026 dinilai bukan sekadar persoalan angka.
Melainkan pertaruhan terhadap kemampuan daerah menjaga kebutuhan dasar warganya di tengah ancaman ketimpangan pembangunan.
Legislator Karang Paci Kaltim, yang juga Sekretaris Komisi III DPRD Kaltim Abdurrahman KA, menyebut kondisi ini menuntut arah kebijakan yang jauh lebih tegas.
Terutama karena banyak persoalan mendasar masyarakat belum terselesaikan dan justru memerlukan penguatan lintas sektor.
“Orientasi APBD 2026 harus jelas mengarah pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, infrastruktur yang mendukung, pemerataan penguatan daya beli, penanggulangan stunting, dan peningkatan kesejahteraan,” sebut Abdurrahman KA, legislator dari dapil Penajam Paser Utara dan Paser.
Ia menegaskan bahwa di balik tabel anggaran ada realitas yang tidak boleh diabaikan, yakni kesenjangan layanan publik masih besar.
Terutama bagi warga di daerah penyangga dan kawasan yang jauh dari pusat pertumbuhan ekonomi.
“Pekerjaan rumah penurunan stunting masih besar dan membutuhkan fokus lintas sektor,” tandas Abdurrahman.
Stunting menurutnya bukan sekadar isu kesehatan, tetapi cermin dari lemahnya koordinasi pembangunan dasar, mulai dari sanitasi air bersih hingga ketahanan pangan keluarga, yang harus menjadi prioritas dalam komposisi belanja 2026.
Abdurrahman juga mengingatkan bahwa infrastruktur pemerataan tidak boleh menjadi korban pemotongan anggaran karena akses jalan, jembatan.
Termasuk layanan pendidikan, dan fasilitas kesehatan merupakan penyangga utama peningkatan daya beli masyarakat.
Dalam situasi fiskal yang tertekan, Abdurrahman menilai keberanian memilih prioritas menjadi kunci, sebab keputusan anggaran yang keliru berisiko menurunkan kualitas hidup masyarakat paling rentan dan memperbesar kesenjangan antarwilayah.
Dengan nada tegas, Abdurrahman menekankan bahwa APBD 2026 harus menjadi instrumen yang memulihkan, bukan sekadar bertahan.
Langkah ini dinilai harus menjadi komitmen yang dijaga bersama demi memastikan Kaltim tidak gagal melindungi generasi sekarang maupun generasi mendatang. (ADV/ Lrs)
