PORTALBALIKPAPAN.COM – Selisih harga antara BBM bersubsidi dan nonsubsidi menjadi salah satu tantangan dalam menjaga distribusi BBM subsidi tetap tepat sasaran di Kalimantan Timur.
Executive General Manager (EGM) PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, Isfahani, mengatakan perubahan harga BBM nonsubsidi turut memengaruhi pola konsumsi masyarakat.
Menurut dia, konsumsi produk subsidi, khususnya Pertalite, meningkat setelah harga Pertamax naik pada Juni 2026. Kondisi tersebut membuat disparitas harga antara kedua produk semakin terasa.
“Pembelian produk subsidi, khususnya Pertalite, memang meningkat pasca kenaikan harga Pertamax pada bulan Juni. Jadi terjadi disparitas harga atau selisih harga yang cukup tinggi,” ujar Isfahani.
Isfahani mengatakan kondisi tersebut membuat sebagian konsumen yang sebelumnya menggunakan Pertamax beralih menggunakan BBM bersubsidi.
Di sisi lain, Pertamina menjalankan distribusi BBM subsidi berdasarkan penugasan pemerintah dan ketentuan yang ditetapkan BPH Migas melalui lembaga penyalur.
Karena itu, pengawasan distribusi dinilai tidak cukup dilakukan oleh Pertamina sendiri. Aparat penegak hukum, pemerintah daerah, serta masyarakat juga dibutuhkan untuk memastikan BBM subsidi digunakan sesuai peruntukannya.
Isfahani menilai BBM bersubsidi merupakan produk yang diperuntukkan bagi masyarakat dan penggunaannya perlu dijaga bersama.
“Barang bersubsidi ini adalah milik masyarakat yang harus kita jaga bersama,” katanya.
Pertamina menyatakan mendukung proses pengungkapan dan penuntasan setiap kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi yang dilakukan aparat penegak hukum.
Selain pengawasan, Pertamina melakukan pembinaan terhadap lembaga penyalur. Sepanjang 2026, tercatat 96 kegiatan pembinaan yang mencakup aspek administratif maupun pelayanan kepada konsumen.
Pembinaan tersebut, kata Isfahani, mencakup pelayanan kepada konsumen, penggunaan IA, serta supervisi bersama aparat penegak hukum dan pemerintah daerah. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan penggunaan BBM sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Pengawasan distribusi menjadi semakin penting seiring meningkatnya permintaan terhadap produk subsidi. Pertamina menyebut keterlibatan berbagai pihak diperlukan agar penyaluran BBM bersubsidi tetap berjalan sesuai ketentuan dan manfaatnya diterima masyarakat yang menjadi sasaran. (mhd)
