PORTALBALIKPAPAN.COM, Jakarta – Asosiasi Media Sosial dan Siber Indonesia (AMSINDO) mendesak Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang meluas di sejumlah wilayah Indonesia, mulai dari Sumatra, Kalimantan hingga Papua.
AMSINDO bahkan meminta Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Kepala BNPB Suharyanto dicopot apabila hasil evaluasi menunjukkan kegagalan dalam menjalankan tanggung jawab.
Sekretaris Jenderal AMSINDO, Uray Tiar Fahrozi, menilai meluasnya karhutla menjadi persoalan nasional yang berdampak pada lingkungan, kesehatan masyarakat, dan aktivitas ekonomi.
Ia meminta pemerintah mengevaluasi efektivitas pencegahan, kecepatan penanganan, koordinasi antarlembaga, serta penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti menyebabkan kebakaran.
AMSINDO memberikan tenggat waktu 7 x 24 jam kepada pemerintah untuk merespons tuntutan tersebut. Jika tidak ada tindak lanjut, organisasi itu mengancam menyerukan boikot terhadap program-program pemerintah sebagai bentuk tekanan agar penanganan karhutla menjadi prioritas.
Berdasarkan data MapBiomas Fire Indonesia, area terbakar di Indonesia mencapai 637.011 hektare selama Januari–Agustus 2026. Sekitar 27 persen di antaranya dilaporkan berada di Papua, atau diperkirakan setara 172 ribu hektare.
Sementara itu, data SiPongi Kementerian Kehutanan mencatat luas areal terbakar mencapai 202.004,30 hektare selama Januari–Juli 2026, meningkat sekitar 69 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025.
Di Sumatra, laporan pemantauan BMKG Pekanbaru yang diberitakan Media Indonesia pada 12 Oktober 2026 mencatat 2.905 titik panas di Pulau Sumatra, dengan 2.153 titik di antaranya berada di Sumatera Selatan. Di Papua Tengah, BNPB sebelumnya melaporkan kebakaran lahan gambut seluas 172 hektare di enam kampung di Kabupaten Nabire pada September 2026.
Sementara itu, di Kalimantan Tengah, sekitar 513,89 hektare lahan masih dalam penanganan pemadaman berdasarkan laporan pemerintah pada 12 Oktober 2026. Luas tersebut merupakan bagian dari 639,23 hektare kebakaran yang sedang ditangani di enam provinsi prioritas, bukan total akumulasi lahan terbakar secara nasional.
Dampak karhutla juga menjadi perhatian karena tidak hanya merusak lingkungan, tetapi berpotensi mengganggu kesehatan, transportasi, pendidikan, dan kegiatan ekonomi.
Kajian CELIOS bertajuk The Hidden Cost of Fire: Economic and Health Impacts of Forest and Land Fires in Indonesia 2026 memperkirakan dampak ekonomi dan kesehatan karhutla selama Januari–Agustus 2026 mencapai Rp39,29 triliun hingga Rp123,1 triliun, bergantung pada skenario perhitungan. Angka tersebut merupakan estimasi berbasis pemodelan, bukan kerugian aktual yang telah diaudit.
AMSINDO meminta pemerintah tidak hanya mengandalkan rapat koordinasi dan laporan penanganan, tetapi juga menunjukkan hasil konkret dalam pencegahan, pemadaman, transparansi data, serta penegakan hukum.
Organisasi itu menegaskan evaluasi terhadap jajaran terkait perlu dilakukan secara terbuka dan berdasarkan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan. (*)
