PORTALBALIKPAPAN.COM – Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Abdul Giaz, menegaskan komitmennya mendukung upaya pemerintah meningkatkan pendapatan asli daerah.
Salah satunya melalui penertiban kendaraan berat yang beroperasi di Kaltim namun tidak berplat KT.
“Persoalan ini berkaitan langsung dengan kerusakan infrastruktur jalan yang kerap dikeluhkan masyarakat,” ujar Legislator Karang Paci, saat diwawancarai awak media, beberapa waktu lalu.
Menurut Giaz, sapaan karibnya, ia menemukan banyak perusahaan yang menggunakan armada berpelat luar daerah. Hal itu ia sampaikan usai melakukan kunjungan ke beberapa wilayah.
Kendaraan tersebut setiap hari melintas membawa muatan besar, namun kontribusi pajaknya tidak masuk ke kas daerah.
Ia menyayangkan kondisi ini, terlebih ketika pemerintah provinsi telah menyediakan fasilitas penggantian pelat KT secara gratis.
Politisi Partai Nasdem ini menyebut momentum pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pusat seharusnya menjadi dorongan kuat untuk mengoptimalkan sumber pendapatan lokal.
Karena itu, ia bersama anggota dewan dari daerah yang terdampak berencana turun langsung menemui para sopir dan pemilik perusahaan.
Giaz menegaskan pendekatannya akan dilakukan secara persuasif, dengan mengajak para pengusaha memahami bahwa aktivitas ekonomi mereka bergantung pada kondisi infrastruktur daerah.
“Banyak jalan rusak akibat lalu lintas kendaraan berat, namun pajaknya justru dibayarkan ke provinsi lain,” imbuh Giaz.
Situasi ini dinilai sebuah ironi, mengingat Kalimantan Timur menjadi penyumbang besar penerimaan negara dari sektor sumber daya alam.
Namun, kata Giaz, faktanya masih menghadapi persoalan dasar seperti kondisi jalan yang tidak memadai. Untuk itu, Giaz menekankan pentingnya kesadaran kolektif.
Ia berharap para pengusaha bersedia mematuhi aturan dan mengalihkan registrasi armadanya ke pelat KT sebagai bentuk kontribusi nyata bagi pembangunan daerah.
Ia memastikan Komisi II akan mengawal persoalan ini sampai tuntas, mulai dari penelusuran pihak yang bertanggung jawab hingga mediasi langsung di lapangan.
“Kaltim harus maju dari infrastrukturnya dulu. Kalau jalan saja rusak, kita semua yang rugi,” kata Giaz. (ADV/ Hpn)
