PORTALBALIKPAPAN.COM – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Agusriansyah Ridwan, menilai program bantuan pendidikan bagi mahasiswa perguruan tinggi di Kaltim harus diperkuat dengan landasan hukum yang lebih kokoh.
Menurutnya, kebijakan yang menyasar mahasiswa hingga semester delapan ini tidak bisa berjalan hanya dengan keputusan teknis, melainkan perlu diatur melalui payung peraturan daerah agar pelaksanaannya tidak menimbulkan persoalan baru.
Ia menyoroti tantangan teknis yang selama ini dikeluhkan mahasiswa, terutama terkait kesenjangan waktu antara kewajiban pembayaran UKT dan jadwal realisasi anggaran pemerintah.
“Di banyak kampus, pembayaran UKT harus dilakukan sejak Januari, sementara pencairan anggaran daerah biasanya baru dapat berjalan pada Februari,” terangnya di Samarinda, beberapa waktu lalu.
Kondisi ini, kata Agusriansyah, berpotensi menimbulkan keterlambatan dan menekan mahasiswa secara finansial.
Selain itu, ia mengungkapkan adanya ketidaksesuaian antara kuota penerima yang ditetapkan pemerintah dengan jumlah yang benar-benar diterima mahasiswa di tingkat kampus.
Ketidaksinkronan data ini membuat mahasiswa kebingungan karena perguruan tinggi sudah terlanjur mengumumkan daftar penerima, tetapi pendistribusian anggaran tidak sepenuhnya sejalan.
Agusriansyah juga menyoroti aturan domisili minimal tiga tahun di Kaltim sebagai syarat penerima manfaat.
Meskipun ada kebijakan tambahan dengan melihat kartu keluarga untuk memastikan riwayat domisili, ia mengingatkan aturan ini harus dipertimbangkan matang-matang agar tidak memicu masalah hukum maupun konflik sosial di kemudian hari.
Lebih jauh, ia menekankan bahwa keberhasilan program tidak hanya diukur dari berapa banyak mahasiswa yang bisa berkuliah, tetapi juga dari kesiapan mereka memasuki dunia kerja setelah lulus.
Pemerintah daerah, lanjutnya, perlu merancang penyesuaian jurusan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja lima hingga sepuluh tahun ke depan.
Sekaligus memberikan pembekalan tambahan agar lulusan tidak menumpuk sebagai pengangguran berijazah. “Semoga pemerintah dapat melakukan evaluasi menyeluruh dan memperbaiki aspek-aspek yang berpotensi menghambat keberhasilan program pendidikan gratis ini,” katanya. (ADV/ Hpn)
