PORTALBALIKPAPAN.COM – Anggota DPRD Kalimantan Timur, Sapto Setyo Pramono, menyampaikan kritiknya terhadap sistem zonasi pendidikan yang diterapkan di berbagai daerah.
Sapto mengemukakan, sistem zonasi yang saat ini berlaku seolah-olah menggeneralisasi seluruh wilayah di Indonesia tanpa memperhatikan kondisi spesifik di masing-masing daerah.
“Zonasi itu bagus, tapi tidak bisa diterapkan sama di semua wilayah Indonesia,” katanya.
Sapto menilai sistem zonasi dapat berjalan efektif di daerah seperti Pulau Jawa yang memiliki akses pendidikan dan fasilitas sekolah lebih memadai. Namun, berbeda kondisinya di luar Jawa, termasuk di Kalimantan Timur, khususnya di daerah-daerah seperti Loa Bakung, Samarinda.
Ia menjelaskan bahwa di sana masih terdapat kekurangan fasilitas pendidikan, terutama untuk jenjang SMA dan SMK, sehingga menyulitkan implementasi zonasi secara optimal.
“Contohnya di Loa Bakung, SMA dan SMK saja masih kurang. Kalau dipaksakan zonasi, bagaimana anak-anak bisa terakomodasi?” tanya Sapto.
Ia menambahkan, keberadaan Kurikulum Merdeka yang diterapkan seharusnya mampu memberikan fleksibilitas pada daerah dalam memilih metode pendidikan yang paling sesuai dengan kebutuhan.
Namun, kebijakan yang terlalu seragam justru menyebabkan sekolah lebih fokus pada kuantitas kelulusan daripada kualitas. Akibatnya, banyak siswa yang sekadar memenuhi standar akademik tanpa diimbangi dengan kompetensi yang kuat.
“Dengan kebijakan zonasi seperti ini, yang terjadi justru produk pendidikan kita keluar dalam jumlah banyak, tetapi kualitasnya kurang,” ucap Sapto.
Menurut Sapto, di tengah tantangan pendidikan yang semakin kompleks, hal yang paling penting adalah pembentukan karakter siswa. Ia menilai bahwa iman dan takwa merupakan fondasi utama yang perlu ditanamkan sejak dini agar generasi muda memiliki benteng moral yang kokoh dalam menghadapi kehidupan.
“Yang paling penting itu iman dan takwa. Itu harus jadi landasan utama bagi anak-anak kita supaya mereka tidak hanya pintar, tapi juga berkarakter,” tegasnya.
Sapto berharap pemerintah dapat lebih bijak dalam menerapkan sistem zonasi dan menyesuaikan kebijakan dengan kondisi spesifik tiap daerah.
Baginya, pendidikan yang baik adalah pendidikan yang memperhatikan kebutuhan lokal dan mengedepankan kualitas serta karakter generasi penerus. (ADV/ Hpn)
