PORTALBALIKPAPAN.COM, Samarinda – Menyikapi keluhan masyarakat terkait dugaan kerusakan mesin kendaraan setelah mengisi BBM jenis Pertamax, Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke dua SPBU di Kota Samarinda pada Sabtu, 5 April 2025.
Sidak dilakukan di dua SPBU yang berlokasi di Kecamatan Sungai Kunjang, masing-masing berada di kawasan Karang Asam dan di Jalan PM Noor.
Dalam kegiatan ini, Rudy turut didampingi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, bersama jajaran teknis yang terkait.
Langkah ini merupakan bentuk respons cepat dari pemerintah daerah terhadap meningkatnya kekhawatiran publik akan kualitas BBM di sejumlah SPBU, menyusul laporan kerusakan mesin kendaraan yang terjadi tak lama setelah pengisian bahan bakar.
“Kami mendengar dan menindaklanjuti langsung keluhan warga. Hari ini kami lakukan pengecekan langsung untuk memastikan bahwa distribusi dan kualitas BBM di SPBU-SPBU berjalan sesuai standar,” ujar Rudy dikutip dari kaltimetam.id
Dalam pelaksanaan sidak, Rudy dan tim teknis melakukan pengecekan terhadap tangki timbun atau tangki bawah tanah yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan utama BBM sebelum dialirkan ke dispenser.
Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan tidak ada kontaminasi dari zat asing, seperti air atau partikel yang bisa membahayakan mesin kendaraan.
“Kami pastikan bahwa tangki timbun dalam kondisi clear and clean. Tidak ada indikasi campuran air atau benda lain yang mencemari BBM. Kami juga melakukan pengujian menggunakan alat glasluga untuk memastikan keaslian dan kejernihan bahan bakar,” katanya.
Alat glasluga digunakan sebagai alat penguji untuk mendeteksi perubahan warna, kejernihan, dan kemungkinan kandungan air yang tidak seharusnya ada di dalam BBM, khususnya jenis Pertamax.
Dari hasil pemeriksaan di dua SPBU tersebut, BBM Pertamax dan Pertalite masih memenuhi standar mutu sesuai ketentuan dari Pertamina maupun pemerintah pusat.
Meskipun tidak ditemukan adanya pelanggaran dalam distribusi atau penurunan kualitas, Rudy tidak menutup kemungkinan adanya faktor lain yang menjadi penyebab keluhan warga.
“Kami belum menerima data pasti soal jumlah kendaraan yang mengalami kerusakan akibat BBM. Namun kami terbuka, jika masyarakat merasa dirugikan, silakan lapor secara resmi agar bisa kami telusuri lebih jauh,” tegasnya.
Ia juga menambahkan, perawatan kendaraan yang tidak dilakukan secara berkala juga bisa menjadi pemicu masalah. Misalnya, penggantian filter bahan bakar yang terlambat atau kendaraan yang terendam banjir.
“Filter bahan bakar punya usia pakai. Kalau tidak rutin diganti, bisa jadi penyebab masalah. Termasuk air yang masuk ke tangki saat banjir. Ini harus dipahami juga,” katanya.
Rudy menegaskan bahwa Pemprov Kaltim tidak akan membiarkan adanya kelalaian atau penyimpangan dalam proses distribusi energi. Menurutnya, kualitas dan keamanan BBM adalah bagian dari tanggung jawab pelayanan publik yang tidak bisa ditawar.
“Kalau ke depan ada SPBU yang terbukti menjual BBM tidak sesuai standar, kami tidak akan segan memberikan sanksi. Ini soal keselamatan masyarakat dan tanggung jawab moral pemerintah,” ucapnya.
Ia menambahkan bahwa sidak ini bukanlah akhir dari upaya pengawasan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menyiapkan langkah pengawasan rutin terhadap seluruh SPBU di wilayah tersebut.
“Ini langkah awal. Ke depan kami akan lakukan pengecekan secara acak, mendadak, dan merata di SPBU lain. Jangan sampai ada praktik yang merugikan masyarakat,” ungkapnya.
Di akhir kegiatan, Rudy juga menekankan pentingnya keterlibatan aktif semua pihak dalam menjaga transparansi dan keandalan sistem distribusi energi di Kalimantan Timur.
“Kami harap masyarakat tidak hanya mengeluh di media sosial. Sampaikan laporan secara resmi, agar bisa kami tindaklanjuti. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri,” pungkasnya. (ih/kaltimetam)
