PORTALBALIKPAPAN.COM – Di tengah ketergantungan daerah pada sektor sumber daya alam, DPRD Kalimantan Timur mendorong agar tanggung jawab perusahaan tidak berhenti pada eksploitasi saja sumber daya alam (SDA), tetapi harus berlanjut pada keberpihakan nyata kepada manusia dan lingkungan yang terdampak.
Program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) dinilai harus menjadi bagian strategis memperkuat kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat Kaltim secara berkelanjutan.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Syahariah Mas’ud yang menjadi juru bicara Fraksi Golkar, menegaskan bahwa perusahaan, yang selama ini menikmati manfaat ekonomi dari kekayaan alam Kaltim memiliki kewajiban moral dan hukum untuk ikut membangun daerah secara lebih adil dan berimbang.
“Pemerintah Provinsi Kaltim dapat mendorong agar perusahaan-perusahaan yang telah mengeksploitasi sumber daya alam Kalimantan Timur, meningkatkan partisipasinya dalam merealisasikan program CSR sesuai ketentuan perundang-undangan,” ujarnya, belum lama ini.
Ia menilai, selama ini masih banyak potensi CSR yang belum diarahkan secara optimal untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat, terutama pada sektor peningkatan kualitas sumber daya manusia, pendidikan, dan kesejahteraan sosial di wilayah sekitar operasional perusahaan.
“Program CSR seharusnya tidak berdiri sendiri, tetapi diarahkan untuk mendukung program-program unggulan pemerintah provinsi, khususnya yang berkaitan langsung dengan peningkatan SDM dan kesejahteraan masyarakat,” sebut Syahariah.
Menurut Syahariah, sinergi antara pemerintah daerah dan dunia usaha menjadi kunci agar pembangunan tidak timpang dan manfaat ekonomi sumber daya alam dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat, termasuk generasi muda yang akan menjadi penopang masa depan Kaltim.
Dorongan tersebut juga sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam memperkuat pembangunan berkelanjutan.
Pertumbuhan ekonomi, lanjut Syahariah, harus berjalan seiring perlindungan sosial dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, bukan hanya berorientasi pada angka dan investasi semata.
Dengan pengelolaan CSR yang lebih terarah, transparan, dan berpihak pada rakyat, DPRD Kaltim berharap kehadiran perusahaan benar-benar menjadi mitra strategis pembangunan daerah.
Sekaligus meninggalkan warisan sosial yang positif bagi Kaltim ke depan. (ADV/ Lrs)
