PORTALBALIKPAPAN.COM – Keterisolasian Kecamatan Sandaran di Kabupaten Kutai Timur, kembali menjadi sorotan DPRD Kalimantan Timur. Kondisi akses jalan darat masih sangat sulit, membuat warga bergantung pada transportasi sungai.
Adapun infratruktur jalan banyak yang rusak parah, jaringan listrik dan telekomunikasi belum merata, dan infrastruktur lain masih banyak dikelola swasta.
Akibatnya berdampak langsung pada mahalnya harga kebutuhan pokok dan terbatasnya layanan dasar yang dirasakan masyarakat setiap hari.
“Akibat isolasi ini, harga kebutuhan pokok di Sandaran tinggi,” ungkap Anggota Komisi III DPRD Kaltim Syarifatul Sya’diah, tadi siang. Ia mengaku prihatin dengan kondisi masyarakat setempat.
Syarifatul Sya’diah menyampaikan kondisi geografis Kecamatan Sandaran yang nyaris tanpa akses darat membuat distribusi barang sepenuhnya bergantung pada jalur laut yang dikelola pihak swasta.
Sehingga ongkos angkut menjadi sangat tinggi dan dibebankan kepada masyarakat.
“Kondisi ini membuat harga bahan pokok di Sandaran jauh lebih mahal dibandingkan wilayah lain karena distribusinya hanya mengandalkan jalur laut dengan biaya tambahan yang besar,” ujarnya.
Ia menilai persoalan infrastruktur tersebut tidak hanya memukul daya beli masyarakat, tetapi juga berdampak minimnya minat penyedia jasa dan kontraktor untuk masuk ke Sandaran.
Termasuk pelaksanaan tender pembangunan yang seharusnya bisa mendorong pertumbuhan wilayah.
Selain persoalan logistik, Syarifatul juga menyoroti keterbatasan layanan telekomunikasi di Sandaran yang hingga kini masih belum merata.
Bahkan di beberapa wilayah belum tersedia jaringan internet sama sekali, padahal kebutuhan komunikasi sudah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat modern.
“Telekomunikasi sekarang bukan lagi pelengkap, tetapi sudah menjadi kebutuhan dasar seperti listrik, pendidikan, dan kesehatan,” katanya.
Menurutnya, meskipun jumlah penduduk Sandaran tidak sebesar kecamatan lain, wilayah tersebut tetap bagian dari Kutai Timur.
Masyarakat di sana tetap memiliki hak yang sama atas perhatian dan pembangunan dari pemerintah daerah maupun provinsi.
Syarifatul berharap pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten dapat menghadirkan solusi konkret, baik melalui peningkatan akses infrastruktur dasar, dukungan transportasi logistik, maupun percepatan pembangunan jaringan telekomunikasi.
Semua itu, lanjutnya, harus segera dipenuhi agar masyarakat Sandaran tidak terus tertinggal dan dapat menikmati pembangunan secara lebih adil dan manusiawi. (ADV/ Lrs)
