PORTALBALIKPAPAN.COM – Dorongan agar program penurunan stunting menjadi prioritas nyata dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026, ditegaskan Fraksi PDI Perjuangan.
Hal ini seiring meningkatnya urgensi penanganan kasus gizi buruk di sejumlah wilayah Kalimantan Timur yang kesenjangannya masih terasa kuat, terutama di desa-desa dan kawasan sulit akses.
Fraksi PDIP menilai bahwa stunting bukan persoalan teknis kesehatan semata, tetapi indikator kegagalan pembangunan manusia yang harus ditangani melalui strategi lintas sektor.
“Bukan sekadar menambah kegiatan di dokumen anggaran. Peningkatan kualitas program penurunan stunting harus dimulai dari penguatan data by name by address,” sebut Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Sugiyono.
Selain itu, lanjutnya, integrasi intervensi gizi spesifik dan sensitif, serta optimalisasi peran kader dan tenaga kesehatan di lapangan.
Menurutnya, program stunting sering kali terjebak pada pendekatan administratif, sementara kebutuhan riil masyarakat, mulai dari akses pangan bergizi hingga layanan kesehatan dasar masih belum terpenuhi secara konsisten di lapangan.
Fraksi PDIP meminta agar APBD 2026 tidak hanya mencantumkan target penurunan stunting tetapi benar-benar menyiapkan sumber daya yang memadai untuk menjangkau keluarga kurang mampu, wilayah pedesaan, dan daerah yang selama ini kesulitan memperoleh layanan kesehatan.
“Kami memandang upaya menurunkan stunting adalah wujud keberpihakan kepada masa depan generasi Kaltim, sehingga harus diperluas terutama bagi keluarga kurang mampu wilayah pedesaan dan daerah sulit akses layanan kesehatan,” imbuh Sugiyono.
Dorongan ini juga menjadi kritik bahwa program stunting selama ini terlalu bergantung pada mekanisme rutin tanpa memperhatikan kesenjangan struktural.
Ia mencontohkan seperti keterbatasan transportasi kesehatan, minimnya kader gizi, serta rendahnya kualitas pendataan di daerah terpencil.
Sugiyono menegaskan Rancangan APBD 2026 harus disertai penjelasan rinci mengenai bagaimana penguatan program ini akan dijalankan, termasuk mekanisme koordinasi lintas dinas, standar layanan intervensi, dan keberlanjutan pembiayaan.
Tanpa reformasi menyeluruh, ia khawatir program penurunan stunting hanya menjadi laporan tahunan tanpa dampak signifikan bagi ribuan anak yang membutuhkan intervensi cepat dan tepat.
Ia mengingatkan kritik ini menjadi peringatan investasi manusia tak boleh diperlakukan sebagai pelengkap belanja daerah. Sebab kualitas generasi Kaltim ke depan sangat bergantung pada keberanian pemerintah memprioritaskan kesehatan ibu dan anak sejak sekarang. (ADV/ Lrs)
