PORTALBALIKPAPAN.COM – Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2026 dinilai sebagai fase krusial.
Hal ini akan menentukan apakah kebijakan anggaran benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat atau hanya berhenti pada tataran dokumen perencanaan semata.
Dalam konteks tekanan fiskal yang semakin ketat, kualitas implementasi menjadi sama pentingnya dengan besaran anggaran itu sendiri.
Fraksi PDI Perjuangan menegaskan bahwa posisinya sebagai mitra eksekutif bukan untuk menghambat jalannya pemerintahan, melainkan memastikan setiap kebijakan anggaran dapat dijalankan secara efektif, terukur, dan membawa manfaat nyata bagi publik.
“Sebagai mitra eksekutif Fraksi PDI Perjuangan berkomitmen memperkuat kebijakan yang sudah baik dan memastikan APBD 2026 nantinya dapat diimplementasikan secara lancar dan tepat sasaran,” sebut Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Sugiyono.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui fokus pengawasan pada kualitas program, bukan sekadar kuantitas anggaran.
Fraksi PDI Perjuangan, kata Sugiyono, menilai bahwa indikator kinerja setiap program harus dirancang secara jelas dan terukur agar mudah diawasi serta dapat dievaluasi secara objektif.
Selain itu, dorongan inovasi pendapatan asli daerah juga menjadi perhatian penting. Tanpa terobosan yang terstruktur dan didukung regulasi yang kuat, target kemandirian fiskal dikhawatirkan hanya akan menjadi angka optimistis tanpa dampak riil bagi masyarakat.
“Kami mendorong percepatan inovasi PAD (Pendapatan Asoi Daerah) dengan memberikan landasan regulasi yang diperlukan bagi terobosan program pro rakyat,” ujar Sugiyono.
Pihaknya menekankan pentingnya pengawalan belanja modal agar tidak terserap pada proyek yang minim manfaat. Belanja modal harus menjadi instrumen penggerak ekonomi daerah, membuka akses layanan publik, dan mendorong pemerataan pembangunan antarwilayah.
Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa belanja modal sering kali belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan riil masyarakat, sehingga pengawasan ketat dinilai mutlak agar setiap rupiah anggaran memberi nilai tambah bagi perekonomian daerah.
“Pelaksanaan belanja modal harus benar benar menyentuh kebutuhan masyarakat dan mampu mendorong pergerakan ekonomi daerah,” tandas Sugiyono.
Sugiyono mengatakan Fraksi PDI Perjuangan menegaskan sinergi legislatif dan eksekutif berbasis gotong royong menjadi kunci utama agar pengelolaan keuangan daerah ke depan lebih efisien, berorientasi hasil, dan konsisten berpihak kepada kepentingan rakyat Kalimantan Timur. (ADV/ Lrs)
