PORTALBALIKPAPAN.COM – Jokowi telah menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran aka DIPA dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) tahun anggaran 2024 kepada seluruh Menteri/ Pimpinan Lembaga dan para Kepala Daerah, kemarin.
Di Kaltim, Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik mengikuti agenda itu secara virtual, didampingi Kepala BPKAD Kaltim, Fahmi Prima Laksana.
Akmal menyampaikan penyerahan ini sebagai DIPA terakhir selama kepemimpinan Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin. Penyerahan berlangsung secara digital. Ia meyakini dana transfer kali ini akan meningkat.
“Alhamdulillah, dana transfer ke daerah diperkirakan meningkat, sekitar Rp 857,6 triliun. Ada juga alokasi belanja 2024 agak besar skala prioritas mendukung transformasi ekonomi, inklusi dan berkelanjutan. Untuk pendidikan, misalnya, Sekitar Rp 665 triliun,” ujar Akmal.
Dana transfer yang disalurkan kepada kementerian dan lembaga RI, lanjut Akmal, untuk perlindungan sosial sekitar Rp 496,8 triliun. Untuk infrastruktur senilai Rp 420 triliun, kesehatan Rp 187,5 triliun, IKN Rp 40,6 triliun dan ketahanan pangan Rp 114,3 triliun.
Dana itu akan dialokasikan untuk seluruh Kementerian dan Lembaga RI.
Mengacu data Kementerian Keuangan, APBN 2024 menargetkan Pendapatan Negara sebesar Rp 2.802,3 triliun. Belanja Negara ditetapkan Rp 3.325,1 triliun, terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat Rp2.467,5 triliun, naik 8,6 persen dan TKD Rp 857,6 triliun atau naik 5,3 persen.
Belanja Pemerintah Pusat diarahkan untuk perbaikan kualitas SDM, infrastruktur prioritas, percepatan transformasi ekonomi hijau, reformasi birokrasi, serta pelaksanaan Pemilu dan Pilkada.
TKD ditujukan mendukung penggajian PPPK Daerah terutama guru dan tenaga kesehatan, peningkatan pelayanan publik, operasional sekolah, PAUD dan pendidikan kesetaraan, serta penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting.
Sedangkan untuk daerah, menanti berapa besaran yang diterima masing-masing, termasuk Kaltim.
“Kita rencanakan di Kaltim akan menyerahan transfer dana ke kabupaten/kota dan OPD pada 12 Desember. Besarannya kurang tahu pasti, diperkirakan meningkat dari tahun sebelumnya,” jelas Akmal.
Jokowi mengingatkan, penggunaan anggaran harus dilakukan disiplin, teliti dan tepat sasaran.
Ia meminta jangan membuka celah sedikit pun untuk penyalahgunaan anggaran berkaitan korupsi.
“Artinya, Januari harus sudah dimulai pengerjaan apa saja yang diprogramkan tahun anggaran 2024. Realisasikan secepat-cepatnya. Harus lincah saat ada perubahan segera ditindaklanjuti,” ujarnya. (Syt)
