PORTALBALIKPAPAN.COM – Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Abdul Giaz, menilai penanganan banjir di Samarinda tidak akan menemukan hasil maksimal, jika pemerintah kota dan pemerintah provinsi tidak memiliki strategi yang benar-benar sejalan.
“Persoalan banjir memerlukan pembiayaan besar sehingga koordinasi menjadi kunci utama,” ujarnya saat diwawancarai awak media di Samarinda, belum lama ini.
Giaz menjelaskan, perbedaan fokus antara pemerintah kota dan provinsi seharusnya tidak menjadi hambatan. Ia mencontohkan, Wali Kota Samarinda lebih menekankan penanganan di Sungai Karang Mumus, namun Pemprov Kaltim melalui Gubernur berbicara tentang kondisi Sungai Mahakam.
Menurutnya, kedua pandangan ini sama-sama benar karena keduanya berperan dalam sistem aliran air di Samarinda.
Politisi Partai Nasdem ini menegaskan bahwa langkah paling penting adalah mempertemukan kedua pihak untuk merumuskan prioritas bersama.
Dikatakannya pemerintah kota perlu menjabarkan kebutuhan yang mendesak, sementara pemerintah provinsi harus melihat sektor mana yang dapat dibantu.
Dengan penyelarasan tersebut, proses penanganan dapat berjalan lebih terarah dan tidak tumpang-tindih.
Giaz juga mengingatkan bahwa penataan Sungai Karang Mumus dan Sungai Mahakam tidak bisa dipisahkan.
Ia menyinggung adanya pandangan yang menyebutkan bahwa perbaikan di Karangmumus tidak akan efektif jika Mahakam tetap dangkal.
Menurutnya, kondisi itu memungkinkan terjadi, sehingga kedua sungai harus ditangani bersamaan.
Giaz menilai, sinergi antara dua level pemerintahan akan menentukan keberhasilan program pengendalian banjir di Samarinda.
Selain struktur sungai, ia juga mengingatkan bahwa pembangunan drainase, normalisasi aliran, dan pengawasan aktivitas yang mempengaruhi daerah resapan harus menjadi bagian dari kerja kolektif.
“Yang kita butuhkan adalah keselarasan. Provinsi dan kota harus benar-benar klop agar masalah banjir bisa ditangani dengan tuntas,” ujarnya. (ADV/ Hpn)
